EmitenNews.com - Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tak mencapai target. Perum Bulog melaporkan hingga Desember 2025, beras Bulog masih tersisa 730 ribu ton dari target 1,5 juta ton untuk sepanjang tahun 2025. Salah satu hambatan yang membuat penyaluran beras SPHP lambat, yakni terkendala penggunaan aplikasi Klik SPHP. Sejumlah pedagang atau pengecer kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. 

Dalam paparan Bulog saat Rapat Koordinasi Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring, Senin (22/12/2025), Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari memaparkan realisasi beras SPHP hingga 22 Desember 2025 baru mencapai 51,29%. Itu berarti baru 769.275.652 ton. Dengan demikian tersisa 730.724.348 ton hingga akhir Desember 2025.

Dengan waktu yang tersisa tak sampai sepekan lagi, bisa dipastikan sudah tak mungkin mengejar target 2025. Data realisasi SPHP selama satu pekan terakhir rerata penyaluran beras SPHP per hari mencapai 4.000 hingga 5.000 ton. 

Beras SPHP disalurkan melalui tujuh jenis outlet resmi yaitu pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah melalui outlet pangan binaan dan GPM (Gerakan Pangan Murah).

Kemudian, BUMN melalui outlet BUMN, instansi pemerintah (TNI dan Polri) melalui koperasi atau GPM, RPK (Rumah Pangan Kita) Perum Bulog, dan ritel modern.

Instansi pemerintah/GPM merupakan saluran tertinggi beras SPHP sebanyak 264 ribu ton kemudian diikuti pengecer sebanyak 162 ribu ton. 

Pada minggu kedua Desember 2025, terdapat 80 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan beras medium dibandingkan November 2025. Dari 80 kabupaten/kota terdapat 41 kabupaten/kota dengan harga beras di atas HET. 

“Nanti akan diturunkan perintah kepada kanwil/kancah perum Bulog untuk melaksanakan GPM ataupun SPHP. Tetapi tetap ke daerah lainnya juga dilaksanakan SPHP maupun GPMnya,” ujarnya. 

Upaya lain Bulog dalam mendorong penyaluran beras SPHP di akhir tahun yakni dengan menambah jaringan penjualan melalui eceran di pasar-pasar tradisional. 

Kemudian monitoring harga dan penyaluran beras SPHP yang dilakukan Bulog bersama Satgas Pangan dan Bapanas, baik di daerah maupun pusat. Ini bagian dari melakukan pemantauan ketat terhadap distributor agar beras tidak diselewengkan atau dijual dengan harga di luar ketentuan pemerintah.