EmitenNews.com - Respons defensif Bank Indonesia (BI) terhadap vonis negatif Moody's menyingkap sebuah ironi tajam dalam manajemen risiko negara. Sementara Gubernur BI Perry Warjiyo menyodorkan benteng statistik berupa pertumbuhan 5,1% dan cadangan devisa USD 156,5 miliar sebagai bukti ketangguhan, analisis atas laporan Moody's justru membongkar "biaya tersembunyi" di balik angka tersebut yang luput dari radar publik. 

Temuan kuncinya bukan pada apa yang dicapai (pertumbuhan), melainkan bagaimana itu didanai, yakni melalui kanibalisasi anggaran pemeliharaan infrastruktur (capital decay) demi menambal program sosial populis, serta eksposur risiko BUMN lewat skema Danantara. Artikel ini memberi perspektif berbasis data tentang bagaimana ilusi stabilitas statistik yang dipamerkan BI sebenarnya sedang menutupi erosi kualitas aset negara, sebuah celah fundamental yang gagal ditambal oleh sekadar narasi optimisme moneter.

Memahami Posisi Baa2: Benteng Terakhir Zona Aman 

Bagi orang awam, kode "Baa2" mungkin hanya terlihat sebagai deretan huruf dan angka, namun dalam hierarki pasar modal global, posisi ini sangat krusial. Dalam skala Moody's, peringkat tertinggi adalah Aaa (kualitas prima), diikuti oleh Aa dan A. Kategori Baa (termasuk Baa1, Baa2, dan Baa3) adalah kasta terendah dari zona layak investasi (investment grade). Posisi Baa2 Indonesia saat ini berada tepat di tengah kategori tersebut, yaitu aman, namun memiliki kapasitas pembayaran yang "memadai" dengan catatan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. 

Jika peringkat ini turun dua tingkat saja ke level Ba1, surat utang Indonesia akan masuk kategori junk bond atau spekulatif. Konsekuensinya fatal, banyak dana pensiun global dan manajer investasi institusional memiliki mandat statuta yang melarang mereka memegang aset non-investment grade, sehingga penurunan peringkat akan memicu aksi jual massal (forced selling) dan lonjakan biaya bunga utang negara.

Benteng Statistik: Tameng BI yang Kokoh namun Belum Cukup

Siaran pers BI nomor 28/27/DKom secara agresif memaparkan data yang sulit dibantah untuk membenarkan peringkat Baa2. Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 yang menembus 5,39% dan cadangan devisa akhir tahun sebesar USD 156,5 miliar (setara 6,4 bulan impor), BI mengirim pesan jelas: "Mesin ekonomi kami tidak rusak." Gubernur Perry Warjiyo bahkan menegaskan bahwa penyesuaian outlook ini tidak mencerminkan fundamental, melainkan lebih karena gejolak global. Bagi pemegang obligasi, data ini menenangkan karena menjamin kemampuan bayar (ability to pay) jangka pendek. Namun, data historis yang berkilau ini gagal menjawab inti kritik Moody's yang berfokus pada risiko masa depan (forward-looking risks), yaitu berkurangnya prediktabilitas kebijakan. Data masa lalu tidak selalu menjadi jaminan ketika aturan main di masa depan sedang dipertanyakan.

Paradoks "Sinergi": Ketika Independensi Dipertanyakan

Poin paling menarik dan mungkin luput dari perhatian banyak orang adalah penekanan BI pada sinergi erat dengan "Program Asta Cita Pemerintah". Dalam kacamata investor domestik, ini terdengar sebagai harmonisasi yang positif. Namun, bagi analis kredit global seperti Moody's, kalimat ini bisa bermakna ganda. Moody's justru khawatir akan kaburnya batas antara kebijakan teknokratis dan ambisi politis. Ketika bank sentral terlalu eksplisit menyelaraskan diri dengan agenda politik eksekutif (Asta Cita), risiko persepsi terhadap independensi bank sentral meningkat. Kekhawatiran Moody's tentang "efektivitas kebijakan" dan "tata kelola" justru tervalidasi ketika kebijakan moneter terlihat terlalu akomodatif terhadap ekspansi fiskal agresif pemerintah, alih-alih bertindak sebagai check and balance.

Jebakan Fiskal di Balik Optimisme Pertumbuhan

BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 4,9-5,7%, sebuah angka yang optimis. Namun, optimisme ini bertabrakan dengan realitas struktur anggaran yang disorot Moody's. Ambisi pertumbuhan tinggi yang didorong oleh permintaan domestik dan belanja pemerintah (seperti Makan Bergizi Gratis) didanai melalui realokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur. 

Hal ini menciptakan ilusi pertumbuhan di mana PDB naik karena konsumsi, tetapi stok modal fisik negara terdepresiasi karena kurang perawatan. Narasi BI tentang "permintaan domestik yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah" mengonfirmasi bahwa mesin pertumbuhan sedang dipacu paksa menggunakan anggaran yang "cekak", risiko yang secara spesifik disebut Moody's sebagai ancaman terhadap kredibilitas kebijakan fiskal jangka menengah.

Danantara dan Tekanan Tersembunyi pada Perbankan

Dalam rilisnya, BI membanggakan "permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi". Namun, narasi ini perlu disandingkan dengan peringatan Moody's mengenai Danantara. Meskipun rasio kecukupan modal (CAR) saat ini tinggi, Moody's menyoroti adanya tekanan dividen BUMN yang semakin besar untuk mendanai mandat Danantara. Jika bank-bank BUMN terus diperah dividennya, penyangga modal yang dibanggakan BI tersebut bisa tergerus lebih cepat dari perkiraan. Klaim BI tentang "stabilitas sistem keuangan" adalah potret hari ini, sementara kekhawatiran Moody's adalah tentang potensi kewajiban kontinjensi (contingent liabilities) yang sedang dibangun melalui rekayasa finansial BUMN di masa depan.

Membaca Sinyal di Antara Kebisingan Kebijakan

Gubernur BI berjanji akan "memperkuat komunikasi kebijakan" untuk memelihara kepercayaan pasar. Ironisnya, janji ini muncul justru karena komunikasi pemerintah belakangan ini dianggap membingungkan, mulai dari wacana revisi batas defisit hingga peran dewan moneter. Moody's menurunkan outlook bukan karena mereka tidak melihat data inflasi 2,92% yang cantik itu, tetapi karena mereka melihat "kebisingan" yang merusak kepastian usaha. Bagi investor global, surplus neraca perdagangan USD 2,51 miliar memang manis, tapi kepastian hukum jauh lebih berharga. Jika "komunikasi kebijakan" yang dijanjikan BI hanya sebatas retorika tanpa perbaikan disiplin fiskal yang nyata, gap antara persepsi Moody's dan optimisme BI akan semakin melebar.

Bukan Sekadar Rapor: Alarm bagi Arus Modal Asing