EmitenNews.com - Kementerian Keuangan akan menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2022. Total nilai PMN yang bakal diberikan pada tahun ini mencapai Rp38,46 triliun.

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN , Kementerian Keuangan, Dodok Dwi Handoko mengatakan bahwa pemberian PMN tidak dilakukan begitu saja kepada BUMN tanpa kontrol. Pemerintah berusaha agar PMN yang berasal dari APBN itu dikelola secara good governance dan bisa dipertanggung jawabkan.


"Makanya kita ikat Direksi BUMN penerima PMN agar menandatangani perjanjian Key Performance Indikator (KPI)," kata Dodok dalam media briefing virtual, Jumat (14/1).

BUMN yang mendapat PMN terbesar tahun ini masih tetap PT Hutama Karya sebesar Rp23,85 triliun. PMN masih digunakan untuk tetap melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ( JTTS ). Antara lain ruas Binjai-Langsa, Pekanbaru-Dumai, Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Indralaya-Muara Enim, Pekanbaru-Pangkalan, Sigli-Banda Aceh dan Penanjung-Bengkulu.


Kedua terbesar adalah PT PLN senilai Rp5,00 triliun. Tujuannya untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Terutama di lima kawasan destinasi pariwisata super prioritas. "Seperti Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," jelas Dodok.

Ketiga adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menerima PMN Rp3 triliun. Tujuannya untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Kemudian BUMN atau lembaga lain yang menerima PMN antara lain PT SMF Rp2 triliun untuk pembiayaan perumahan bagi MBR dengan target 200.000 unit. Lalu ada PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Rp1,97 triliun, untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol Solo-Yogya-Kulon Progo dan jalan tol Yogyakarta - Bawen. "Serta proyek SPAM Regional Karian - Serpong," tambah Dodok.


Kemudian Perumnas menerima PMN Rp1,58 triliun. Terakhir PT PII menerima Rp1,08 triliun.