Usut Kasus Korupsi Pengadaan Kapal TNI AL di Kemenhan, KPK Panggil Sejumlah Saksi
:
0
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. dok. Inilah.
EmitenNews.com - Dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan kapal angkut tank 1 dan tank 2 TNI Angkatan Laut di Kementerian Pertahanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil sejumlah saksi. Setidaknya penyidik telah memeriksa tujuh saksi dalam kasus yang menurut KPK merugikan negara puluhan miliar itu, meski sejauh ini belum ada tersangka.
"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut tank 1 dan kapal angkut tank 2 TNI AL tahun 2012-2018," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (20/1/2023).
Ali Fikri menerangkan penyidik KPK setidaknya menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang keterangannya diperlukan dalam kasus ini. Para saksi tersebut bakal diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Ini tujuh saksi yang dipanggil KPK:
- Legowo Budi Harjo, pimpinan proyek kapal AT2 pada 2013-2020
- Nanang Hamdani Basnawi, Direktur Utama PT Bumiloka Tegar Perkasa
- Nurwasiah, karyawan swasta (staf keuangan PT BTP)
- Riry Syeried Jetta, mantan Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
- Sugeng Riyadi, kurir atau messenger di PT Bumiloka Tegar Perkasa
- Syamsul Sidik, Koordinator Penyelesaian Pembangunan Kapal Baru Proyek Kapal AT1, AT2, dan Kapal Perintis 750 DWT di lingkungan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Periode 1 Juli 2018sampai 30 September 2019.
- Tjahyadi DP Manulang, Direktur Utama PT DKB pada 2014-2015.
"Kami telah memiliki dua alat bukti permulaan, tetapi terus dilengkapi, terus dikembangkan. Tentu dibutuhkan untuk memanggil saksi-saksi yang lain. Untuk sementara (kerugian)-nya puluhan miliar rupiah," ucap Ali Fikri.
Related News
Kasus Suap HGB Summarecon Agung, MAKI Desak KPK Jemput Paksa Nusron
KPK Usul Aset Pejabat yang tidak Dilaporkan ke LHKPN Bisa Disita
Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, PM Wong Ingatkan Ini
Pertamina Jamin Pasokan BBM Memadai di Tiap Daerah, Ini yang Dilakukan
Sikapi Ancaman MSCI, Pemerintah Diminta Jaga Disiplin Komunikasi
Anggap Singapura tak Kooperatif, Indonesia Pangkas Ekspor Gas





