EmitenNews.com - Imbas lonjakan kasus Covid-19 varian Delta tahun 2021 sungguh dahsyat. Gelombang kedua pandemi Covid-19 itu, menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit. Tahun 2022, pemerintah masih memiliki utang untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 tahun lalu itu, sebesar Rp23 triliun.


"Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan pasien Covid-19 tahun 2021," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta, Kamis (10/2/2022).


Menteri Sri Mulyani menjelaskan kenaikan kasus Covid-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara. Karena, untuk biaya perawatan pasien Covid-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.


Realisasi sementara belanja negara untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.


"Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan, akibat naiknya varian Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


Menurut Menteri Sri Mulyani, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan Covid-19 sangat mahal. Angkanya mencapai hingga ratusan triliun rupiah hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.


"Jadi kami bisa lihat bahwa Covid-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi," tegas mantan Direktur Pengelola Bank Dunia itu.


Meski demikian, Menteri Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN. Itu tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.


Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.


Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.


"Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan," ujar Sri Mulyani Indrawati. ***