EmitenNews.com - Pemerintah menawarkan kredit karbon berbasis hutan tropis dalam dalam Business Forum on Forest Carbon Trade yang digelar di Paviliun Indonesia, World Expo 2025 Osaka,  Jepang, Jumat (9/5/2025). Dalam forum ini ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan mitra Jepang, termasuk proyek berbasis solusi alam dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Forum bisnis ini merupakan kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), serta dihadiri para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, baik dari Indonesia maupun Jepang.

Indonesia memaparkan program andalan Food and Land Use Coalition (FOLU) Net Sink 2030 yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap emisi bersih pada 2030.

Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (10/5/2025), Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengatakan, program ini menjadi kerangka utama Indonesia dalam mencapai komitmen iklim serta mendorong terbentuknya pasar karbon internasional yang kredibel dan berkelanjutan.

"Peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) menandai babak baru dalam transformasi ekonomi hijau nasional. Indonesia tidak hanya menjaga hutannya, tetapi juga memonetisasi perlindungan tersebut menjadi aset global," katanya.

Penasihat FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto menyebutkan, forum itu membahas implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara Indonesia dan Jepang yang memungkinkan pengakuan lintas negara terhadap sertifikasi karbon.

"Hal ini menjadi peluang besar bagi proyek-proyek karbon berbasis alam seperti restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove untuk menarik investor Jepang," ujar Agus Justianto.

Kolaborasi ini dinilai bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi bentuk nyata dari kepercayaan dan kepemimpinan bersama dalam agenda iklim global. Kita mengajak dunia, terutama Jepang, untuk berinvestasi pada solusi iklim berbasis hutan tropis Indonesia.

Indonesia menekankan besarnya potensi ekosistem mangrove dalam menyerap karbon lima kali lebih besar dibandingkan ekosistem daratan. Dengan regulasi yang semakin kuat, infrastruktur pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang semakin transparan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah, Indonesia siap menjadi penyedia utama kredit karbon berbasis hutan tropis dunia.

Pemerintah perkuat posisi Indonesia di pasar karbon global