EmitenNews - Dunia usaha agaknya sudah tak sabar Indonesia segera lepas dari jerat pandemi, supaya mereka bisa beroperasi dan berproduksi secara normal. Karenanya banyak perusahaan yang berusaha agar karyawannya diberikan prioritas untuk mendapatkan vaksin.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memastikan agar kebijakan di aspek kesehatan maupun ekonomi berjalan beriringan di masa pandemi ini. Anggaran yang dialokasikan untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp699,4 triliun di tahun 2021. Program vaksinasi, dan PPKM Mikro menjadi perhatian utama pemerintah.


“Kita butuh strategi dan upaya ekstra untuk berhasil menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kita tidak bisa jika hanya menggunakan pendekatan biasa,” ujar Airlangga saat menjadi narasumber di acara yang digelar Verdhana Sekuritas Indonesia secara daring, Kamis (25/3/2021).


Airlangga menjelaskan, anggaran PC-PEN untuk program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan pada pemeliharaan kesehatan dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara itu, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis diperuntukkan menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi. Anggaran untuk program prioritas diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.


"Strategi selanjutnya adalah program vaksinasi yang disertai dengan protokol kesehatan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan herd immunity," jelasnya.


Vaksinasi tahap pertama sudah diberikan kepada petugas kesehatan sejak Januari 2021. Pemerintah melanjutkan vaksinasi tahap kedua untuk pekerja publik dan lansia. Hingga 24 Maret 2021, sebanyak 9,26 juta orang telah divaksinasi.


Airlangga memastikan pihak swasta juga bisa ikut serta dalam memvaksinasi karyawannya. "Lebih dari 10.000 perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi tersebut, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar," ungkapnya.


Pemerintah juga mendukung lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri yang tengah mengembangkan Vaksin Merah Putih untuk ikut menjamin ketersediaan vaksin.


Guna mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM Mikro di 15 provinsi. Kebijakan ini dibarengi dengan testing, tracing, dan treatment. Airlangga mengklaim penerapan PPKM Mikro telah berhasil menurunkan angka kasus aktif, angka kematian dan bed occupancy ratio (BOR), serta meningkatkan angka kesembuhan.


“Bahkan persentase kasus aktif Indonesia lebih rendah dari pada global dan kita berhasil ke single digit sebesar 8,39%, dibandingkan dengan global yang sebesar 17,02%,” katanya.


Menko Perekonomian menegaskan Indonesia memiliki misi menjadi negara yang bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2045. Pandemi tidak menghalangi pemerintah untuk menyelesaikan reformasi struktural secara nasional, salah satunya melalui penerapan UU Cipta Kerja.


"UU ini akan menyederhanakan, menyinkronkan, dan mengefektifkan peraturan yang seringkali menghambat kegiatan bisnis Indonesia,” sambungnya.


Selain membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga pengelola investasi, Pemerintah tetap melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi covid-19.


Dengan total 201 proyek dan 10 program dengan nilai investasi lebih dari Rp4,817 triliun, pembangunan infrastruktur melalui PSN ini diyakini akan membantu pemerataan ekonomi dan meningkatkan investasi.


Airlangga berkeyakinan berbagai strategi ini akan berhasil jika mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari dunia usaha. Untuk itu ia mengharapkan dunia usaha bersama-sama membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.(*)