EmitenNews.com - Merdeka Battery Materials (MBMA) absen dividen tahun buku 2023. Koleksi laba bersih senilai USD33,30 juta ditetapkan sebagai saldo laba ditahan. Lalu, sebesar USD1.000 disisihkan sebagai dana cadangan.

Keputusan itu, telah dipatenkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada 21 Juni 2024. Selain itu, para pemodal juga merestui rencana emiten besutan Boy Thohir tersebut untuk menggeber right issue maksimal 10.799.541.990 helai alias 10,79 miliar helai. 

Pengeluaran saham baru itu, maksimum 10 persen dari jumlah seluruh saham ditempatkan, dan disetor penuh perseroan. Penerbitan saham anyar emiten asuhan Boy Thohir itu, dibalut nilai nominal Rp100. 

Tindakan korporasi itu, dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga memberi tambahan dana untuk mendukung kinerja perseroan. Apabila pemegang saham tidak melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), kepemilikan pemegang saham perseroan tersebut akan terkena dilusi maksimum 9,1 persen.

Dana bersih hasil right issue setelah dikurangi biaya emisi, antara lain untuk kebutuhan likuiditas umum, belanja modal, modal kerja, dan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha perseroan, anak usaha, dan entitas asosiasi (baik sekarang sudah ada atau akan ada ke depan), termasuk namun tidak terbatas pada pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan, dan metode transaksi lain yang sesuai.

Dalam hal penyetoran atas saham baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015 yaitu terkait langsung dengan rencana penggunaan dana, menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang, dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham baru dalam bentuk selain uang.

Lalu, dalam hal penyetoran atas saham baru berupa hak tagih kepada perseroan yang dikompensasi sebagai setoran saham baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir perseroan yang telah diaudit oleh akuntan. Dan, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, dan kompensasi hak tagih sebagai setoran saham baru. (*)