ADB Bahas Perlunya Jaring Pengaman Hadapi Risiko Nonekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Gubernur Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia menghadiri rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia tersebut pada 2-5 Mei 2024 di Tbilisi, Georgia
EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Gubernur Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia menghadiri rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia tersebut pada 2-5 Mei 2024 di Tbilisi, Georgia. Tema pertemuan tahun ini yakni “Brige to the Future” menjadi refleksi dari hubungan ekonomi dan keuangan saat ini dan masa yang akan datang.
Pertemuan Tahunan kali ini juga istimewa karena memperingati 50 tahun sejak berdirinya Asian Development Fund (ADF) pada tahun 1974. ADF merupakan salah satu bentuk komitmen negara-negara anggota ADB untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di Asia dan Pasifik, terutama di negara-negara termiskin dan rentan.
Mengawali agenda, Menkeu menghadiri ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting+3 (AFMGM+3) yang membahas perkembangan stabilitas dan kebijakan ekonomi makro dan keuangan masing-masing negara dan kawasan, serta mendiskusikan upaya-upaya penguatan kerja sama keuangan ASEAN+3.
Salah satu agenda penting yang dibahas dalam AFMGM+3 tahun ini mengenai penguatan jaring pengaman keuangan untuk fasilitas Rapid Financing Facility (RFF). Inisiatif tersebut diharapkan dapat membantu kawasan Asia dan Pasifik untuk mendapatkan likuiditas dalam menghadapi risiko non-sektor keuangan seperti pandemi dan bencana alam.
Dalam hal ini, Indonesia juga berkomitmen untuk selalu mendorong peningkatan kapasitas ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam melaksanakan fungsi pemantauan ekonomi kawasan dan memperkuat jaring pengaman keuangan regional.
Selain itu, Indonesia juga mendukung pengembangan pasar keuangan berkelanjutan (sustainable finance market) di ASEAN, termasuk obligasi hijau (greenbond) dan obligasi berkelanjutan (sustainablebond).
Pada kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menghadiri beberapa agenda utama, seperti Governor’s Plenary yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, sekaligus menghadiri “Governors Business Session” yang menyerukan agar ADB dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan filantropi untuk memfasilitasi pendanaan campuran (blendedfinance), serta menekankan reformasi menuju bigger, better, dan bolder ADB.
Selain itu, Indonesia juga menyerukan ADB untuk mendukung Small Islands Developing States (SIDS) dan negara rentan dalam bentuk mobilisasi pendanaan melalui program co-financing dan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.(*)
Related News
IHSG Akhir Pekan Ditutup Naik 0,77 Persen, Telisik Detailnya
BKPM: Capai Pertumbuhan 8 Persen Butuh Investasi Rp13.528 Triliun
Hati-hati! Dua Saham Ini Dalam Pengawasan BEI
BTN Raih Predikat Tertinggi Green Building
IHSG Naik 0,82 Persen di Sesi I, GOTO, BRIS, UNVR Top Gainers LQ45
Perkuat Industri Tekstil, Wamenkeu Anggito Serap Aspirasi Pengusaha