AIS Forum Dorong Negara Kepulauan Terbitkan Sovereign Blue Bond
:
0
EmitenNews.com -Sebagai salah satu bentuk komitmen memajukan sektor ekonomi biru, Archipelagic and Island States (AIS) Forum siap mendukung negara – negara pulau dan kepulauan menerbitkan surat obligasi biru (sovereign blue bond).
Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan melalui komitmen AIS Forum berkolaborasi menyiapkan Pedoman Strategis Pembiayaan Biru (Blue Financing Strategic Framework). Dokumen ini merupakan panduan investasi dalam aktivitas ekonomi biru dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dokumen Blue Financing Strategic Framework dikembangkan melalui kerja sama Sekretariat AIS Forum, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI, dan Innovative Financing Lab UNDP Indonesia.
Diterbitkan pada tahun 2022, dokumen ini disiapkan untuk mendorong investasi pada kegiatan-kegiatan ekonomi berkelanjutan yang berbasis laut atau yang terkait dengan kelautan. Dokumen inovatif ini menargetkan pemerintah, sektor jasa keuangan, filantropi, dan organisasi internasional/donor yang memiliki potensi besar untuk menyokong perekonomian di sektor biru.
“Kita menyadari bahwa kerja sama lintas pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi transisi global menuju perekonomian kelautan yang lebih berkelanjutan. Dengan panduan ini, pelaku ekonomi di semua sektor akan lebih mudah melihat peluang dan mengambil peran dengan berinvestasi secara berkelanjutan di ranah ekonomi biru,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi, Kamis (5/10/2023) di Jakarta.
Related News
Tak Ada Pergantian Menkeu, Ini yang Dilantik Presiden Prabowo Hari Ini
Siapa Chatib Basri? Namanya Mencuat di Isu Pencopotan Purbaya
Dalam Kasus Silmy Karim, Siapa Malaikat Penerima Uang Haram Itu?
Saat Jumpa Pers di Kemenkeu, Dirjen Bea Cukai Jawab Isu Suap Importasi
Pulang Mendadak dari AS, Kuatkan Rumor Chatib Basri Gantikan Purbaya
KPK Usut Kasus Pengadaan di BUMN, Rugikan Negara Rp2 Triliun





