BKP juga harus mampu membuat perencanaan komunikasi yang matang. Hal ini, kata Syamsu Rizal, penting untuk mencegah tumpang tindih pesan maupun kerancuan dalam komunikasi pemerintah.

"Badan komunikasi harus menyusun strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas dan tidak multitafsir," kata politikus PKB itu. ***