EmitenNews.com - Sebagai salah satu negara yang diterima lebih awal oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam menegosiasikan tarif dagang Pemerintah Indonesia merespons cepat dengan menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memimpin Delegasi ke AS.

Bersama beberapa Pimpinan Kementerian/ Lembaga, yang terkait langsung dengan isu dan kebijakan Tarif Resiprokal AS, Airlangga bersama delegasi menargetkan bertemu dengan 4 Pejabat utama AS yang terkait dengan isu dan kebijakan tarif. Antara lain Secretary of State AS, United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce AS, serta Secretary of Treasury AS. Juga dengan berbagai Asosiasi Usaha, Lembaga dan pihak swasta serta pihak lain di AS.

Tindakan cepat Pemerintah Indonesia yang mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan apresiasi dan respons sangat positif dari pihak AS.

Memulai pertemuan dan negosiasi dengan pihak AS di hari pertama, Menko Airlangga dan Delegasi RI pada hari Kamis (17/04) bertemu secara langsung dengan Ambassador Jamieson Greer (USTR) dan Howard Lutnick (Secretary of Commerce AS), dua orang Menteri di AS yang langsung bertanggungjawab dan menangani kebijakan tarif AS.
Pertemuan fokus untuk membahas negosiasi dan upaya strategis mengantisipasi pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal AS terhadap Indonesia.

Dalam pertemuan ini, Pemerintah RI telah menyampaikan tawaran dan permintaan kepada Pemerintah AS untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade) antara lain membahas peningkatan pembelian Energi, Produk Pertanian, dan EPC, serta mengoptimalkan kerja sama terkait Critical Minerals.

Selain itu juga membahas pemberian insentif dan fasilitas bagi perusahaan AS dan Indonesia untuk mendorong investasi, dan membahas pula upaya memperlancar prosedur dan proses Impor Produk AS ke Indonesia, serta beberapa Investasi Strategis di AS maupun di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah RI juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, ekonomi digital, dan financial services. Pemerintah RI juga menekankan pentingnya penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor untuk produk ekspor utama yang tidak akan bersaing dengan industri dalam negeri di AS. Juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dari produk strategis dalam menjaga economic security.

"Indonesia mengharapkan kerja sama perdagangan yang adil dan berimbang. Targetnya, tarif yang lebih rendah dan tarif yang kompetitif dengan negara pesaing Indonesia," ucap Airlangga.

Dari pertemuan tersebut, pihak AS merespons sangat positif penawaran dan permintaan Indonesia, dan bersedia untuk menindaklanjuti segera pada level teknis, dengan segera memulai negosiasi di tingkat teknis dengan target menyelesaikan kerangka perjanjian dalam 60 hari.

“Pihak AS telah menyepakati bahwa isu kebijakan tarif dan kerja sama bilateral RI-AS akan dibahas dan diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan,” tegas Menko Airlangga.

Akan dijajaki untuk membuat kerangka kerja sama bilateral dalam bentuk Strategic Economic Partnership yang meliputi antara lain kemitraan perdagangan dan investasi, kemitraan terkait critical minerals, dan kemitraan koridor rantai pasok yang resilien.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.(*)