EmitenNews.com - Capaian pertumbuhan yang mencapai 5,04% (yoy) menunjukkan kondisi perekonomian nasional yang stabil dan memiliki ketahanan yang baik. Pertumbuhan investasi, dinamika perdagangan yang cukup aktif, dan tingginya optimisme masyarakat, juga turut berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan saat ini.

Dengan capaian tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029 dan target untuk keluar dari middle income trap pada tahun 2034.

Salah satu tantangan terbesar yang mengemuka di kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Daerah di Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/11) yakni dari sisi backlog infrastruktur, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur di daerah.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional akan dipengaruhi juga oleh pertumbuhan ekonomi di daerah, untuk itu pencapaian target pembangunan infrastruktur daerah yang mampu menggerakan roda perekonomian daerah perlu untuk diperhatikan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan kebutuhan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun, yang kemudian pada RPJMN 2025-2029 ditetapkan sebesar Rp10.303 triliun. Untuk menopang kemampuan APBN dan APBD untuk mencukupi kebutuhan pendanaan, pembiayaan kreatif dan partisipasi swasta memilik peran yang sangat penting untuk dapat memenuhi target tersebut.

“Pemerintah pusat telah menyediakan banyak pilihan skema pembiayaan kreatif yang bisa membantu pemda untuk mendanai pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan kapasitas daerah masing-masing,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaah Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan.

Selain itu Deputi Ferry juga memberikan success story dari Pemerintah Daerah yang telah mampu mengimplementasikan skema pembiayaan kreatif seperti pinjaman daerah untuk pembangunan RSUD Di Konawe dan KPDBU untuk pembangunan PJU di Madiun.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku tuan rumah juga mengumumkan komitmennya untuk mempersiapkan proses penerbitan Sukuk Daerah Sumatera Barat yang rencananya akan diterbitkan pada Semester I 2027.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa penerbitan Sukuk Daerah merupakan salah satu upaya yang ingin dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat, karena selain dapat membantu pendanaan pembangunan yang lebih advanced melalui pasar modal, konsep sukuk yang menerapkan nilai-nilai syariah juga sejalan dengan visi misi Provinsi Sumatera Barat.

Pembangunan infrastruktur menjadi upaya untuk dapat membuka akses, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena, melalui sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh pemda se-wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ini, diharapkan lebih banyak Pemerintah Daerah yang memahami terkait skema pembiayaan kreatif serta sinergi pendanaannya, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengakses sumber pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)