EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri, menggelar rapat terkait pembahasan RAPBN 2025, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Presiden meminta agar ke depan pembahasannya dikomunikasikan dengan pemerintahan baru.

"Sore hari ini, saya bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri Bappenas membahas mengenai pagu indikatif untuk APBN 2025," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati usai Rapat.

RAPBN 2025 merupakan APBN pertama untuk pemerintahan baru memang disusun sesuai siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dalam rapat dibahas mengenai tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi kementerian lembaga.

Untuk tahun 2025, pembahasannya dimulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik itu dari sisi ekonomi. Antara lain terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga dari arus modal yang terpengaruh, tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change, dan demografi.

Dalam mencapai high income country, untuk 2025 tetap dikelola dan difokuskan  menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural. Seperti peningkatan produktivitas.

Karena itu fokus dari kebijakan fiskal 2025, untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antar daerah.

Beberapa program seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan.

Dalam pembahasan RAPBN 2025, Presiden Jokowi meminta supaya tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru. Dengan begitu pemerintahan baru nanti  bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas seperti sudah disampaikan.

Hal penting lainnya, disepakat komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%. Juga untuk berbagai program-program terutama di bidang pengembangn sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. ***