EmitenNews.com - Pastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran, pemerintah melakukan finalisasi data penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kg. Setelah proses finalisasi data penerima subsidi selesai, Kementerian ESDM, dan BPS segera mengumumkannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti bertemu untuk segera menuntaskan kerja besar tersebut.

Menurut Bahlil rapat untuk proses sinkronisasi dan pemutakhiran data tersebut sejatinya sudah dilakukan sejak awal Januari 2025. Karena itu, pihaknya saat ini bersama Kepala BPS terus mengkaji ulang agar data yang digunakan betul-betul tepat sasaran.

"Saya sudah bersepakat sama ibu Kepala BPS, nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi cross check datanya, itu baik dari Pertamina, PLN, dan sudah hampir selesai," kata Bahlil Lahadalia kepada pers, di Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

Menurut Bahlil setelah proses finalisasi data penerima subsidi BBM dan LPG 3 kg selesai, pihaknya bersama Kepala BPS akan segera mengumumkannya dan meminta agar hasilnya dapat segera diputuskan.

Bahlil belum bisa menjawab pasti soal kemungkinan hasil sinkronisasi data tersebut sudah bisa digunakan pada 2026 dan apakah akan berpengaruh terhadap penyusunan APBN 2026, Bahlil berharap prosesnya bisa berjalan lebih cepat.

"Insya Allah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi apalah artinya kita mau cepat, kalau datanya tidak akurat," kata Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Amalia mengaku siap berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) untuk kebijakan subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Dasar hukum penyusunan DTSN adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang menugaskan BPS untuk mengintegrasikan seluruh data sosial ekonomi nasional agar menjadi satu pintu data.

Dalam hal ini, BPS mendapat tugas dari Presiden untuk mengintegrasikan data sosial ekonomi nasional. Dengan begitu, nantinya menjadi satu pintu data.

“Untuk itu kami siap mensupport Kementerian ESDM apabila membutuhkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk kepentingan kebijakan," kata Amalia.

Salah satu sumber data yang digunakan BPS dalam mendukung kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah data dari PLN.

Soal data subsidi energi ini sempat sedikit terjadi ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menkeu sempat mengeluarkan angka proyeksi subsidi, yang datanya dinilai oleh Menteri Bahlil tidak akurat. Karena ia masih melakukan sinkronisasi dengan BPS. ***