EmitenNews.com - Pengendalian tata ruang menjadi salah satu kunci penting dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Masifnya alih fungsi lahan di wilayah hilir jadi salah satu faktor yang memperparah risiko banjir di kawasan perkotaan. Pembangunan kawasan permukiman dan pergudangan di daerah rendah membuat kemampuan wilayah menampung air hujan semakin berkurang. Pemerintah daerah harus memperketat perizinan.

Kepada pers, seperti dikutip Senin (9/3/2026), Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane David Partonggo Oloan Marpaung mengatakan, banyak pembangunan di kawasan yang secara alami merupakan cekungan penampung air. Klaster perumahan dibangun di daerah cekungan rawa yang kemudian ditimbun begitu saja, sehingga menimbulkan bencana banjir.

Pembangunan tersebut membuat air hujan yang seharusnya tertampung secara alami justru mengalir lebih cepat ke sungai. Akibatnya, beban aliran air ke sungai meningkat dan memperbesar risiko banjir di wilayah hilir.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengendalikan pembangunan di wilayah rawan banjir. Pemda harus dapat mengendalikan alih fungsi lahan di daratan.

Proses perizinan pembangunan juga perlu diperketat agar tidak memperburuk kondisi lingkungan. Perizinan yang diberikan harus lebih ketat, terutama untuk pembangunan di wilayah hilir maupun hulu.

Pengelolaan sungai tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat karena banyak faktor yang berada di luar badan sungai. Pasalnya, segala sesuatu yang masuk ke sungai itu banyak berasal dari daratan.

Untuk itu, diperlukan koordinasi lintas pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mitigasi banjir di kawasan perkotaan. ***