Baru Masuk 74 Persen, Menteri Bahlil Optimistis Target Investasi Rp1.200 Triliun Tercapai
Pembangunan nasional dok IPS Mudah.
EmitenNews.com - Ini optimisme Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Mantan Ketua Umum Hipmi itu menjamin target realisasi investasi sebesar Rp1.200 triliun tercapai pada akhir 2022. Saat ini baru mencapai Rp892,4 triliun, mendekati Rp900 triliun, atau masih 74,4 persen.
"Alhamdulillah, sudah mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4 persen (dari target). Ini angka yang insya Allah saya janjikan akan tercapai di akhir tahun sebesar Rp1.200 triliun," kata Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Investasi Terus Tumbuh Topang Pertumbuhan Ekonomi, secara daring di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Bahlil Lahadalia mengungkapkan, realisasi investasi yang tumbuh positif, khususnya di triwulan III 2022 itu juga turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional periode yang sama hingga mencapai 5,72 persen. Terlebih realisasi investasi saat ini sudah semakin berimbang tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Ia menganggap hal itu salah salah satu pertumbuhan ekonomi berkualitas, yang harus tetap kita pertahankan.
Untuk target investasi tahun 2023 yang meningkat menjadi Rp1.400 triliun, Bahlil mengakui beratnya target tersebut. Terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Menurut dia, jika dibandingkan dengan era pandemi Covid-19, yang bisa dilalui dengan susah payah, tantangan di 2023 akan jauh lebih berat.
Menurut Bahlil Lahadalia, pada 2023 bukan hanya persoalan pandemi Covid-19, tapi yang tidak kalah memberatkan adalah persoalan kondisi ekonomi global yang sangat tidak baik-baik saja, atau bahkan sangat gelap. ***
Related News
Jelang Tutup Tahun, DJP Rilis Sudah 11 Juta WP Aktivasi Coretax
Harga Emas Antam Hari ini Tetap di Rp2.501.000 per Gram
Ekonom: Perlu Evaluasi Ulang Kebijakan Sebelum Implementasi B50
Menteri Rosan Ungkap, Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.905 Triliun
BI Rate 2025 vs 2024, Bagaimana Arah Kebijakan Bank Indonesia di 2026?
Wamenkeu: APBN di Daerah Harus Berorientasi pada Dampak dan Manfaat





