Belanja Pemerintah Perlu Diakselerasi Untuk Topang Ekonomi, Ini Saran Indef
Ilustrasi suasana kota. dok. BeritaSatu.
EmitenNews.com - Belanja pemerintah perlu diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen pada 2023. Defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
"Ruang defisit memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya stimulus kepada perekonomian domestik, ketika perekonomian global cenderung turun," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024, Rabu (6/12/2023).
Dalam seminar itu, Eko Listiyanto mengemukakan defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
Sampai akhir Oktober 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN per Oktober 2023 tersebut masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,84 persen dari PDB.
"Belanja pemerintah masih perlu diakselerasi karena sebetulnya di 2023 defisit APBN ditetapkan lebih dari 2 persen dari PDB. Dalam konsep ekonomi, defisit anggaran didesain untuk menstimulasi ekonomi," kata Eko Listiyanto. ***
Related News
Hadirkan Produk Asuransi, Allianz Utama-Garuda Indonesia Bekerja Sama
Neraca Pembayaran Triwulan I 2024 Defisit USD6,0 Miliar
Kemenperin Ajak Produk Elektronik Jajaki Ekspansi di Uzbekistan
Harga Emas Antam Senin ini Stabil di Level Rp1.350.000 per Gram
Telkomsat-Starlink Kerja Sama Layanan Segmen Enterprise di Indonesia
Usai Rapat dengan Presiden, Lahirlah Permendag No8 Tahun 2024