Belanja Pemerintah Perlu Diakselerasi Untuk Topang Ekonomi, Ini Saran Indef
Ilustrasi suasana kota. dok. BeritaSatu.
EmitenNews.com - Belanja pemerintah perlu diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen pada 2023. Defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
"Ruang defisit memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya stimulus kepada perekonomian domestik, ketika perekonomian global cenderung turun," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024, Rabu (6/12/2023).
Dalam seminar itu, Eko Listiyanto mengemukakan defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
Sampai akhir Oktober 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN per Oktober 2023 tersebut masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,84 persen dari PDB.
"Belanja pemerintah masih perlu diakselerasi karena sebetulnya di 2023 defisit APBN ditetapkan lebih dari 2 persen dari PDB. Dalam konsep ekonomi, defisit anggaran didesain untuk menstimulasi ekonomi," kata Eko Listiyanto. ***
Related News
Tekankan Pentingnya Integritas, Purbaya: Kalau Gagal, NKRI Rusak
Uang Primer (M0) Adjusted Februari 2026 Tercatat Rp2.228 Triliun
Cadangan Devisa Akhir Februari 2026 Turun Lagi USD2,6 Miliar
Bangganya Bupati Magetan, Produk UMKM Daerahnya Masuk Pasar Ekspor
Jadi Ketua Satgas Transisi Energi, Bahlil dapat Tugas dari Presiden
Pemudik Sepeda Motor, Silahkan Manfaatkan Motis Lebaran 2026 dari DJKA





