Belanja Pemerintah Perlu Diakselerasi Untuk Topang Ekonomi, Ini Saran Indef

Ilustrasi suasana kota. dok. BeritaSatu.
EmitenNews.com - Belanja pemerintah perlu diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen pada 2023. Defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
"Ruang defisit memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya stimulus kepada perekonomian domestik, ketika perekonomian global cenderung turun," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024, Rabu (6/12/2023).
Dalam seminar itu, Eko Listiyanto mengemukakan defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
Sampai akhir Oktober 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN per Oktober 2023 tersebut masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,84 persen dari PDB.
"Belanja pemerintah masih perlu diakselerasi karena sebetulnya di 2023 defisit APBN ditetapkan lebih dari 2 persen dari PDB. Dalam konsep ekonomi, defisit anggaran didesain untuk menstimulasi ekonomi," kata Eko Listiyanto. ***
Related News

Badan Pangan Ajak DPR Awasi Distribusi Bantuan Pangan Beras Lanjutan

BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,75 Persen

Program Magang Nasional Terbuka untuk Swasta dan BUMN

BTN Siap Gas Dukung Hunian Indonesia-Qatar

Pemerintah Kantongi Rp10 Triliun dari Lelang Sukuk Negara, Selasa

Atasi Kekurangan BBM, Bahlil Minta SPBU Swasta Gandeng Pertamina