EmitenNews.com - Sedikitnya 14 isu prioritas terkait dunia usaha dalam pengawalan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Untuk mengatasinya, Apindo menginisiasi pembentukan Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha. Fungsinya, mengidentifikasi, memetakan secara rinci, mengawal serta memastikan penyelesaian berbagai masalah hingga tuntas.

"Setiap hambatan yang berhasil diselesaikan adalah simpul yang terurai agar kapal kembali berlayar. Karena setiap langkah yang memudahkan dunia usaha akan membuka lebih banyak harapan dan lapangan kerja," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya seperti dikutip di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Apindo mengawal lebih dari 14 isu prioritas dunia usaha. Mulai dari kepastian pasokan bahan baku industri, harga gas, logistik, kebijakan nutri-level, tata ruang, kewajiban pelaporan keuangan, RKAB mineral dan batu bara.

Lainnya, sertifikasi halal, pengelolaan sampah/Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, regulasi yang menghambat sektor pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.

Bagusnya, Shinta mengatakan bahwa sejumlah masukan dunia usaha telah mulai mendapatkan respons pemerintah sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim usaha nasional.

Apindo mencatat, urgensi pembenahan sektor riil juga tercermin dari tantangan ketenagakerjaan Indonesia. Sekitar 67 persen dari total pengangguran merupakan generasi muda yang didominasi Generasi Z, sedangkan hampir 60 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda ekonomi Indonesia bukan hanya tentang menciptakan lebih banyak pekerjaan, tetapi juga memastikan tersedianya pekerjaan yang produktif, berkualitas, formal dan berkelanjutan," ujar Shinta W. Kamdani. ***