EmitenNews.com - Ini bagian dari komitmen Bank Indonesia (BI) untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Bank sentral membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Dari awal tahun 2022 hingga 22 Juni 2022, BI sudah membeli SBN di pasar perdana sebesar Rp32,54 triliun.


Saat memaparkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2022, secara daring, Kamis (23/6/2022), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keterlibatan BI itu lewat pembelian melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, juga dengan pembelian langsung (private placement).


Kebijakan tersebut sesuai dengan kesepakatan fiskal-moneter yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang hanya akan berlaku hingga 31 Desember 2022. Oleh karena itu, BI akan terus mempererat koordinasi bersama pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.


"Berdasarkan UU 2 tahun 2020 bahwa tahun lalu, BI dan Kemenkeu sudah tanda tangan surat keputusan bersama (SKB III), BI beli SBN di pasar perdana Rp224 triliun untuk partisipasi pemulihan ekonomi nasional pendanaan APBN 2022 khususnya pos kesehatan dan kemanusiaan tentu kami serahkan sepenuhnya ke pemerintah untuk alokasikan penggunaannya," tegas Perry Warjoyo.


Meski masih membantu pemerintah dalam pendanaan APBN 2022, BI sudah mulai mengurangi penambahan likuiditas kepada perbankan dengan melakukan penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp119 triliun.


Perry Warjiyo memastikan, penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN.


“Pada Mei 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 30,80 persen dan tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Insentif GWM rupiah pada Juni 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan dukungan positif kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan inklusif," tegasnya.


Perry memastikan langkah ini tidak akan mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan bahkan tidak mengurangi niat perbankan untuk berpartisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. ***