EmitenNews.com - Dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Bank Indonesia (BI) mengambil sejumlah langkah kebijakan. Salah satunya adalah perluasan instrumen penempatan dan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terbaru pemerintah yang mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di dalam negeri minimal 12 bulan sesuai PP No. 8 Tahun 2025.


Gubernur BI, Perry Warjiyo, usai Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (19/2) di antara perluasan tersebut adalah penempatan di instrumen Term Deposit (TD) valas DHE sampai dengan tenor 12 bulan. Demikian pula penempatan di instrumen SVBI dan SUVBI, juga hingga tenor 12 bulan.


"Kemudian pemanfaatan melalui pengalihan TD Valas DHE menjadi FX Swap, FX Swap dengan underlying TD Valas DHE, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta TD Valas DHE, SVBI, dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) yang dapat dijadikan agunan kredit Rupiah dari bank," paparnya.


Kebijakan lain yang ditempuh Bank Indonesia untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi adalah penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.


Kebijakan tersebut ditempuh dengan mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI sebagai instrumen moneter pro-market; menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas; dan memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar;


Kebijakan selanjutnya adalah penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;


Peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari paling besar 4% menjadi paling besar 5% dari DPK, diantaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah di bidang perumahan, yang berlaku mulai 1 April 2025;


Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM (Lampiran);


Perluasan akseptasi digital sebagai komitmen Bank Indonesia untuk mendukung penyediaan layanan umum Pemerintah kepada masyarakat melalui kebijakan skema harga QRIS untuk kriteria merchant Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) dari 0,4% menjadi 0% yang akan berlaku mulai 14 Maret 2025, bersamaan dengan launching QRIS Tap (tanpa pindai); dan


Penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal.(*)