Cegah Saham Publik Terdilusi, Menteri BUMN Minta Adhi Karya Right Issue

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). dok. bisnis.com.
EmitenNews.com - Ini perintah untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN karya itu, melakukan right issue untuk mencegah saham publik tidak terdilusi hingga 60 persen.
Dalam keterangannya kepada pers, Jumat (4/11/2022), Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir yakni Arya Sinulingga mengatakan, right issue Adhi Karya itu dilakukan agar publik yang memegang saham tidak terdilusi. Pasalnya, pemerintah sudah melakukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,98 triliun.
"Pemerintah melihat prospek terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan dan proyek-proyek masa depan Adhi Karya akan dapat memajukan pembangunan di Indonesia serta memajukan Adhi Karya sehingga kinerja akan semakin baik, dengan menggelontorkan modal tambahan sebesar Rp1,98 triliun ke Adhi Karya," ujar Arya Sinulingga.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan agenda pembangunan infrastruktur jadi faktor utama kepercayaan pemerintah untuk memberikan PMN kepada BUMN Karya seperti Adhi Karya.
Pemberian PMN kepada BUMN karya oleh pemerintah, menurut Eko Listiyanto, sebetulnya dilandasi oleh faktor utama yakni agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi bagian dari prioritas strategi nasional yang sangat penting.
Penambahan dana oleh pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tanggal 21 September tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Adhi Karya (Persero). ***
Related News

ZINC Sebut Bayar Amoritisasi Obligasi Rp1,66M

Direktur BBNI Borong Saham Saat Turun, Ada Tujuan?

Brigit Biofarmaka (OBAT) Setujui Tebar Dividen 100 Persen Laba 2024

Bongkar Laba Emiten Menara, Siapa Raja Cuan Sebenarnya?

Perluas Jaringan Internet Rakyat, WIFI Right Issue Senilai Rp5,9T

Makin Bengkak, CASH 2024 Defisit Rp129,26 Miliar