EmitenNews.com - PT PLN (Persero) siap mengakselerasi proyek transisi energi di Indonesia dengan hadirnya dukungan pendanaan global. Salah satunya melalui mekanisme just energy transition partnership (JETP) atau Kemitraan untuk Transisi Energi Berkeadilan.


Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan kerja sama berbagai para pemangku kepentingan mampu mempercepat implementasi agenda transisi energi di Indonesia. Dan mekanisme JETP sebagai salah satu dari berbagai pendanaan transisi energi juga akan menjadi katalisator pembiayaan lainnya.


"Upaya kolaboratif perlu didorong karena pengurangan emisi 1 ton CO2 di Indonesia sama berpengaruhnya dengan pengurangan emisi di belahan dunia lain. Kami tidak bisa menjalankan transisi energi ini sendirian," kata Darmawan saat sesi diskusi di Indonesia Pavilion pada gelaran Conference of the Parties Ke-28 (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (2/12/2023).


Sesuai dengan tema COP28 2023 yang mengusung realisasi pendanaan lingkungan bagi negara berkembang, Indonesia siap berkolaborasi dalam mempercepat transisi energi.


Dalam dokumen comprehensive investment and policy plan (CIPP), PLN terlibat dalam ratusan proyek transisi energi, salah satunya penambahan kapasitas pembangkit energi bersih dan green enabling transmission untuk memastikan pasokan listrik disalurkan secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.


"JETP menjadi salah satu platform yang mampu mengakomodir kebutuhan ini. JETP juga menjadi bukti bahwa seluruh pemangku kepentingan menjadi bersatu dalam penyelesaian tantangan transisi energi," kata Darmawan.


PLN juga telah mendesain skenario accelerating renewable energy development (ARED) yang akan menambah kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 75 persen dari total kapasitas pembangkit listrik Indonesia pada 2040 mendatang.


Lebih lanjut, Darmawan memastikan berinvestasi di Indonesia dalam hal energi baru terbarukan bukan proyek merugikan, mengingat kemajuan teknologi membuat harga EBT lebih murah.


Indonesia juga memiliki perbaikan iklim investasi yang bisa mendorong return of investment yang sangat menarik bagi investor.


"Artinya dengan inovasi, investasi energi terbarukan saat ini menjadi lebih murah dan lebih kompetitif," ujar Darmawan.(*)
“Dengan itikad baik dan untuk kepentingan yang lebih luas, anggota Satgas yang berasal dari unsur Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, BPKP, LKPP, Kominfo dan industri bersinergi untuk melakukan debottlenecking agar masyarakat di desa 3T dapat segera memanfaatkan sinyal seluler yang disediakan BAKTI,” tutur dia.


Dirut BAKTI Kominfo. Fadhilah Mathar, menambahkan, penandatanganan kontrak itu merupakan komitmen untuk menyediakan layanan seluler 4G bagi masyarakat di daerah 3T secara bertahap.


Sebab, layanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama Kominfo agar warga daerah 3T bisa memanfaatkan akses telekomunikasi.


“Kejaksaan Agung juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian proyek ini agar taat hukum dan bebas penyimpangan. Semua itikad baik ini diejawantahkan oleh BAKTI Kominfo melalui penandatanganan kontrak ini,” tandas Dirut BAKTI Kominfo.(*)