EmitenNews.com - Fokus utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melakukan langkah pemulihan kinerja dengan berbagai restrukturisasi secara fundamental. Momentum restrukturisasi itu, menjadi hal paling penting dalam langkah perbaikan kinerja Garuda saat ini. Manajemen terus berupaya mengoptimalkannya bersama seluruh stakeholders. Karena itu, wacana Pelita Air disiapkan sebagai flag carrier jika restrukturisasi utang Garuda gagal, sepenuhnya wewenang pemerintah.

 

“Fokus utama kami, terus melakukan langkah akseleratif pemulihan kinerja. Upaya tersebut kami intensifkan melalui berbagai upaya penunjang perbaikan kinerja Garuda Indonesia secara fundamental khususnya dari basis operasional penerbangan,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, dalam keterangannya kepada pers, Rabu (20/10/2021).

 

Momentum restrukturisasi menjadi hal yang paling penting dalam langkah perbaikan kinerja Garuda Indonesia saat ini. Menurut Irfan Setiaputra, manajemen terus berupaya mengoptimalkannya bersama seluruh stakeholders. Ia optimistis dengan sinyal positif saat ini dalam industri penerbangan nasional di tengah situasi pandemi Covid-19 yang mulai terkendali. Juga karena dibukanya sektor pariwisata unggulan Indonesia, Bali.

 

Seperti sudah ditulis, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut, pemerintah membuka opsi untuk mempailitkan Garuda Indonesia (GIAA) yang merugi USD2,44 miliar. Tindakan tersebut dilakukan bila proses restrukturisasi utang dengan kreditur menemui jalan buntu. Kalau itu terjadi, Kementerian BUMN menyiapkan opsi Pelita Air menggantikan flag carrier penerbangan nasional Garuda Indonesia, jika proses restrukturisasi perseroan tidak berhasil.

 

Kartika Wirjoatmodjo memastikan, utang Garuda Indonesia terlalu besar, sehingga tidak dapat diselamatkan hanya melalui penyertaan modal negara (PMN). Meski demikian, upaya restrukturisasi utang dengan kreditur dan perusahaan penyewa pesawat (lessor) masih ditempuh pemegang saham.  

 

"Kalau restrukturisasinya mentok, ya Garuda kita tutup. Tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,” ujar Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi, Senin (18/10/2021). ***