EmitenNews.com - Sebanyak 20 ton ikan kerapu hidup dari Sumatera Barat menembus pasar Hongkong. Pelepasan ekspor komoditas senilai Rp2 miliar juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, Komandan Lantamal II Padang dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

 

"Ekspor kita lepas melalui jalur laut dari daerah Desa Sungai Nyalo, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan alat angkut MV. Great Harvest," kata Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Padang, Rudi Barmara usai kegiatan tersebut, Rabu (13/10/2021).

 

Rudi menambahkan, ikan kerapu yang diekspor terdiri dari dua jenis, yakni kerapu cantik dan kerapu cantang. Komoditas ini merupakan hasil budidaya CV Andalas Samudera Sejati yang telah mengantongi sertifikat cara karantina ikan yang baik (CKIB).

 

"Kita mendukung ekspor dan juga telah menerbitkan sertifikat kesehatan ikan (HC) ekspor berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) guna mempercepat proses sertifikasi ekspor," sambungnya. 

 

Dikatakannya, sertifikasi merupakan komitmen bahwa BKIPM berperan dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam mengawal pencapaian target ekspor produk perikanan.

 

"Kita dorong dan support pelaku usaha untuk bisa ekspor. Kita berikan layanan dan kemudahan dalam mengurus sertifikat yang dibutuhkan," terang Rudi.

 

Sementara Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy menilai aktivitas ekspor ini telah membantu perekonomian masyarakat di wilayahnya. Dia juga memastikan usaha budidaya kerapu akan menjadi program prioritas ke depan dan akan terus dikembangkan, mengingat potensi budidaya laut di Sumatera Barat sangat luar biasa. 

 

"Ini patut kita apresiasi dan harus kita dorong untuk terus dikembangkan di Sumatera Barat," kata Audy saat menyerahkan Health Certificate (HC) yang telah diterbitkan oleh SKIPM Padang kepada CV Andalas Samudera Sejati. 

 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong jajarannya memaksimalkan keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara. Menurutnya, UPT adalah core dari KKP sekaligus bentuk kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat kelautan dan perikanan.