EmitenNews.com - Menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya kesiapan penuh sektor perbankan dalam menjaga kelancaran transaksi masyarakat. Lonjakan mobilitas, tingginya kebutuhan uang tunai, serta intensitas penggunaan layanan digital di pusat wisata menjadi fokus utama pengawasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Badung, Bali, Jumat, 5 Desember 2025.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti bahwa ketersediaan layanan perbankan, mulai dari ATM, mobile banking, hingga sistem pembayaran 24/7, harus dipastikan tetap stabil sepanjang dua periode puncak transaksi nasional, yakni Nataru dan Lebaran.

Ia mengingatkan bahwa gangguan layanan dapat memicu kendala lebih besar bagi masyarakat. “ATM bukan hanya soal mesinnya. Ada potensi kartu tertelan, kejahatan jalanan, mobile banking down saat beli tiket wisata. Semua harus dimitigasi,” ujarnya, dalam keterangan resmi.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI mendalami kesiapan Mandiri, BNI, BRI, BTN, BP BUMN, dan Danantara.

Mandiri melaporkan bahwa kapasitas sistem IT telah disiapkan untuk menangani 2–4 kali lonjakan transaksi Nataru, didukung infrastruktur dua pusat data active-active dan monitoring 24/7. Bank tersebut juga menyiapkan uang kartal sebesar Rp44 triliun untuk periode 1 Desember 2025–2 Januari 2026 serta membuka cabang piket pada 27–28 Desember.

BNI menyiapkan Rp19,51 triliun uang kas nasional dan Rp1,2 triliun kebutuhan kas di Bali, ditambah penguatan teknis berupa preventive maintenance ATM dan 54–64 person in charge selama hari puncak.

Perwakilan Danantara, SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT Danantara Aset Manajemen Nora Osloi Sinaga, menegaskan bahwa BUMN perbankan wajib menjaga performa sekaligus meningkatkan kualitas layanan di tengah lonjakan transaksi. “Dalam event Nataru ini kompleksitas meningkat. Semua BUMN harus siap dari SDM, sistem, hingga aplikasi,” katanya.

Komisi VI menyampaikan akan terus mengawal kesiapan sektor perbankan menjelang Nataru untuk memastikan kebutuhan transaksi masyarakat, baik tunai maupun digital, tetap terlayani dengan baik. Pengawasan juga menyoroti kebutuhan stok uang tunai nasional yang diproyeksikan meningkat 3% pada 2025 atau mencapai Rp41,2 triliun, sebagaimana tercantum dalam TOR Kunjungan Kerja.