EmitenNews.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan menunjukkan daya tahan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski capaian ini melambat dari pertumbuhan triwulan I-2026 yang sebesar 5,61 persen, perlambatan tersebut bukan tanda krisis melainkan sinyal perlunya transformasi struktur ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Pertumbuhan konsumsi melambat menjadi 5,06 persen pada triwulan II seiring berakhirnya efek musiman Ramadan, Idulfitri, dan THR, sementara belanja pemerintah juga melambat dari 21,81 persen menjadi 15,97 persen.

Amin sebagaimana dilansir RRI menegaskan bahwa ketergantungan pada faktor musiman perlu segera dikurangi dengan memperkuat sektor manufaktur, investasi, dan ekspor bernilai tambah. "Selama konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin utama, perekonomian nasional akan terus naik-turun mengikuti musim. Melonjak saat ada momen belanja besar, lalu melambat begitu momentum tersebut berakhir," kata Amin pada Kamis (6/8/2026).

Struktur pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada konsumsi ini menjadi perhatian serius bagi pelaku pasar dan investor di Indonesia. Melemahnya daya beli kelas menengah serta belum optimalnya transformasi industri berisiko menahan laju pertumbuhan nasional di kisaran 5 persen jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

Di tengah tantangan tersebut, sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi berhasil tumbuh 6,87 persen pada triwulan II-2026, mencatatkan angka tertinggi dalam satu tahun terakhir. Peningkatan investasi ini menjadi indikator positif bahwa kepercayaan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi domestik masih terjaga.

Kajian LPEM FEB Universitas Indonesia turut mencatat bahwa perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh tingginya harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya produksi. Guna mencapai target Indonesia Emas 2045, pemerintah didorong untuk mempercepat hilirisasi industri, memperluas ekspor berdaya saing, serta menjalankan reformasi struktural secara konsisten.(*)