EmitenNews.com - DPR RI mengesahkan hasil pembahasan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Detail hasil RAPBN 2026 yang disepakati adalah sebagai berikut: Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Pertumbuhan ekonomi: 5,2-5,8 persen, Inflasi: 1,5-3,5 persen, dan Nilai tukar: Rp16.500-Rp16.900 per USD.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Kamis (24/7/2025), mengatakan hasil pembahasan RAPBN dan RKP 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2026.

Kemudian, rincian hasil RAPBN dan RKP 2026 dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid.

Pembahasan RAPBN dan RKP 2026 dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Rangkaian pembahasan itu dilaksanakan pada 1-22 Juli 2025, yang kemudian disepakati untuk membentuk empat panitia kerja (panja). Selanjutnya, dibentuk tim perumus pada masing-masing panja.

Jazilul Fawaid menyebutkan, seluruh laporan panja telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar DPR dan BI pada raker 22 Juli 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal, sekaligus mengingatkan para menteri untuk menjaga defisit APBN, saat rapat terbatas di Jakarta, Selasa (22/7/2025) malam.

"Pada rapat intensif tersebut, Kepala Negara menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kepada pers, di Jakarta, Rabu (22/7/2025) dini hari.

Rapat terbatas mengenai APBN itu digelar pada Selasa (22/7) malam setelah rapat terkait optimalisasi kawasan ekonomi khusus (KEK) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Hadir dalam rapat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemudian, Menkeu Sri Mulyani dan dua wakilnya, Suahasil dan Thomas.

Dalam rapat, Presiden Prabowo memberikan arahan lengkap dan strategis, khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga. Presiden  juga mengingatkan jajaran menterinya bahwa APBN harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak hanya membahas persoalan fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus 2025.

Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan, salah satunya agar APBN digunakan untuk membiayai program-program penting, termasuk di antaranya program-program prioritas pemerintah.

"Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Terkait deregulasi, Sri Mulyani menyebut Presiden Prabowo menginginkan deregulasi agar perekonomian tidak selalu bergantung kepada APBN. Presiden menekankan untuk berbagai langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. 

“Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujar Sri Mulyani.