EmitenNews.com - PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) menyampaikan bahwa pada tahun ini, Perseroan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp97,33 miliar. Rinciannya, sebesar Rp59,11 miliar merupakan capex non-tanaman (bangunan, infrastruktur, alat berat/kendaraan, mesin dan peralatan kantor), sedangkan senilai Rp38,21 untuk investasi tanaman.

 

"Dana capex berasal dari kegiatan operasional Perseroan berupa penjualan CPO dan palm kernel. Pada Kuartal I-2023, anggaran capex yang terserap sebesar 30 persen atau setara dengan Rp17,7 miliar yang dipergunakan untuk bangunan, pembelian alat berat dan investasi tanaman," kata Tamlikho selaku Direktur Keuangan PGUN.

 

Tamlikho dalam acara Public Expose memaparkan, PGUN tengah meningkatkan kapasitas produksi Pabrik Kelapa Sawit dari 60 ton per jam ke 90 ton per jam, hal tersebut bertujuan untuk menambah kapasitas produksi Minyak Kelapa Sawit (CPO) ke depannya. Selain itu PGUN telah membeli kebun Kelapa Sawit dengan luasan sekitar 3000 hektar yang lokasinya berdekatan dengan kebun PGUN, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi Tandan Buah Segar yang telah naik signifikan di triwulan 1, serta menargetkan perluasan areal tanam baru kelapa sawit seluas 1030 hektar di tahun 2023.

 

"Selain itu, Perseroan juga memiliki strategi di tahun 2023 ini dengan menambah volume penjualan CPO dengan meningkatkan supply Tandan Buah Segar. Di sisi lain dengan adanya perluasan areal tanam baru dan peningkatan produksi, PGUN memastikan hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan target di tahun 2023 melalui pemantauan secara intensif dan penggunaan system mekanisasi pada lahan perkebunan tambah," Tamlikho.

 

Sementara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah digelar Selasa, 30 Mei 2023 di Hotel Bidakara Jakarta, antara lain menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Kinerja Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun 2022, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun 2022 , dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi komite audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan 2023, dan di agenda terakhir adalah pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris dengan masa jabatan selama 3 tahun.