EmitenNews.com - Kabar bahwa FTSE Russell mempertahankan Indonesia sebagai Secondary Emerging Market patut diapresiasi. Di tengah sorotan terhadap kualitas pasar modal Indonesia sepanjang 2026, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki posisi yang cukup kuat dalam peta pasar saham global. Indonesia juga tidak masuk dalam Watch List yang berpotensi mengalami perubahan klasifikasi. 

Namun, kabar baik ini justru harus dibaca dengan kepala dingin. Sebab, mempertahankan status bukan berarti seluruh persoalan pasar modal Indonesia telah selesai. Justru sebaliknya, keputusan tersebut menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah reformasi masih jauh dari garis akhir.

Dalam pengumuman klasifikasi tahunan FTSE Equity Country Classification September 2026, FTSE Russell menyatakan status Indonesia tetap sebagai Secondary Emerging Market. FTSE juga menegaskan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia serta berinteraksi dengan pelaku pasar sebagai bagian dari proses penilaian berkelanjutan. 

Pembaruan mengenai perlakuan terhadap pasar Indonesia akan kembali menjadi perhatian menjelang tinjauan berikutnya pada Desember 2026. Artinya sederhana. Indonesia memang belum turun kelas, tetapi juga belum memperoleh cek kosong untuk berhenti berbenah.

Bukan Sekadar Status, tetapi Kepercayaan

Klasifikasi FTSE Russell bukan sekadar label administratif. Bagi investor institusi global, klasifikasi pasar menjadi salah satu referensi dalam menentukan bagaimana sebuah negara dipandang dari sisi aksesibilitas, likuiditas, transparansi, infrastruktur, hingga kualitas tata kelolanya.

Karena itu, mempertahankan status Emerging Market memberikan sinyal positif. Indonesia tetap berada dalam radar investor global dan tidak dianggap mengalami kemunduran struktural yang cukup untuk mendorong reklasifikasi. Namun, mempertahankan status berbeda dengan meningkatkan kualitas pasar.

Di sinilah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan regulator perlu berhati-hati. Jangan sampai keberhasilan mempertahankan status dibaca sebagai tanda bahwa reformasi telah selesai. Justru pesan FTSE menunjukkan hal sebaliknya: reformasi harus dibuktikan melalui efektivitas implementasi, bukan hanya melalui penerbitan aturan.

Reformasi Sudah Berjalan, tetapi Efektivitas Menjadi Ujian

Sepanjang 2026, Indonesia telah menjalankan agenda reformasi pasar modal yang cukup besar. OJK bersama BEI, KPEI, KSEI, dan pemangku kepentingan lainnya menetapkan delapan rencana aksi untuk memperkuat integritas pasar modal. Beberapa langkah penting telah dilakukan, termasuk peningkatan minimum free float menjadi 15 persen, keterbukaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), penguatan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, serta penguatan informasi mengenai beneficial ownership. Empat agenda transparansi tersebut telah dinyatakan selesai pada April 2026.