EmitenNews.com - Pemerintah menerapkan tiga langkah dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak global, yang salah satunya akibat kebijakan tarif barang-barang impor oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan itu mencakup upaya memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Presiden Donald Trump menerapkan pajak impor 32 persen untuk RI.

Dalam keterangannya kepada wartawan seperti dikutip Jumat (4/4/2025), Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno menjelaskan dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo Subianto membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh," kata Noudhy Valdryno.

Dengan tiga kebijakan itu, diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang, pemerintah yakin mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global.

Dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis, Kantor Komunikasi Kepresidenan menjelaskan tiga kebijakan Presiden Prabowo itu, pertama, memperluas mitra dagang Indonesia. Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. 

“Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional," jelas Noudhy Valdryno.

Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia. Di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Seperti dikutip dari Antara, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kemudian meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

Kedua, mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri.

Salah satu strategi mempercepat hilirisasi ialah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.