EmitenNews.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak mulai memukul para nelayan. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah menyampaikan bahwa saat ini banyak kapal nelayan di Juwana, Kabupaten Pati, tak lagi melaut imbas dari kenaikan harga solar industri.

"ndustri," kata Ketua HNSI Jateng Riswanto, di Semarang, Jumat (8/5/2026).

Riswanto menyampaikan hal tersebut saat beraudiensi dengan Gubernur Ahmad Luthfi terkait aspirasi nelayan yang kesulitan sebagai dampak kenaikan harga solar industri. Nelayan yang terpaksa tidak melaut itu untuk kapasitas di atas 30 GT (Gross Tonnage) yang tidak diperkenankan menggunakan solar bersubsidi.

Awal Januari 2026, harga solar biodiesel B40 nonsubsidi untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Madura masih Rp20.750 per liter, tetapi saat ini sudah tembus di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter di berbagai wilayah.

Jumlah kapal perikanan aktif di Jateng dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191/2014 dan perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT diwajibkan menggunakan solar industri.

Karena itu, mereka mengapresiasi Gubernur Jateng yang telah memfasilitasi audiensi dan bersedia mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat.

HNSI Jateng berharap usulan adanya harga khusus BBM solar nonsubsidi untuk nelayan kapal di atas 30 GT segera mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi akan mengawal aspirasi nelayan terkait kenaikan harga BBM solar nonsubsidi untuk kapal perikanan di atas 30 GT ke pemerintah pusat.

Gubernur mengakui kenaikan harga solar industri yang sekarang ini menjadi Rp25.000-30.000 ribu per liter sangat memberatkan operasional nelayan. Ia mengakui  persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.

"Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas: produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu," kata mantan Kapolda Jateng itu.