EmitenNews.com - Pasar modal Indonesia sedang menghadapi salah satu ujian terberat dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan transparansi kepemilikan saham, keterbatasan free float, dan kualitas pembentukan harga kini menjadi perhatian serius investor global.

Di tengah situasi tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) memperluas kebijakan High Shareholding Concentration (HSC) sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pasar. Namun, pertanyaan besarnya bukan lagi seberapa banyak saham yang masuk daftar HSC, melainkan apakah langkah tersebut cukup untuk memulihkan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

Momentum ini semakin penting setelah MSCI pada 15 Oktober 2026 membuka konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan tersebut merupakan peringatan bahwa persoalan pasar modal Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengumuman kebijakan. Investor global membutuhkan bukti bahwa reformasi benar-benar mengubah kondisi pasar.

Bagi BEI, HSC dan MSCI kini menjadi dua persoalan yang saling berkaitan. Yang pertama menyangkut pembenahan struktur kepemilikan saham, sedangkan yang kedua menyangkut pengakuan terhadap kualitas dan aksesibilitas pasar Indonesia di mata dunia.

Kepemilikan Jadi Sorotan

Persoalan konsentrasi kepemilikan saham sebenarnya bukan fenomena baru di pasar modal Indonesia. Sejumlah perusahaan tercatat memiliki struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali, kelompok usaha, maupun pihak yang memiliki hubungan afiliasi.

Kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, konsentrasi kepemilikan yang terlalu tinggi dapat membatasi jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik. Akibatnya, likuiditas menjadi terbatas dan harga saham berpotensi lebih sensitif terhadap transaksi dalam jumlah tertentu.

Inilah salah satu persoalan yang menjadi perhatian MSCI. Dalam pengumuman 15 Oktober 2026, MSCI menyebut masih terdapat kekhawatiran mengenai ketidakjelasan struktur kepemilikan dan dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi. MSCI juga menilai bahwa reformasi yang diumumkan otoritas Indonesia belum menunjukkan dampak material dan konsisten sebagaimana diharapkan investor institusi.

Dengan demikian, persoalan Indonesia bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan memastikan bahwa saham yang diklaim tersedia untuk publik memang dapat diperdagangkan secara wajar.

HSC Makin Diperluas