EmitenNews.com - Ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menangani tata kelola minyak goreng, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyiapkan langkah strategis. Salah satunya, melakukan audit pada perusahaan kelapa sawit. Audit besar-besaran yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu, dimulai pada awal Juni 2022.


"Nanti kita audit semua perusahaan kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan. Segera, awal Juni mendatang, jadi dengan demikian makin tertib," kata Luhut Binsar Pandjaitan di JCC Jakarta, Selasa (24/5/2022).


Dengan audit ini, pemerintah menurut Luhut Binsar Pandjaitan ingin mengetahui  masalah pada tata kelola minyak goreng dari hulunya. Dari audit itu, pemerintah akan melihat berapa luasan kebun para perusahaan kelapa sawit, kemudian apakah status kebunnya sudah jelas atau belum. Selanjutnya, pemerintah akan melihat data produksinya hingga jumlah plasma kelapa sawit setiap perusahaan.


Yang tidak kalah pentingnya, Luhut juga menyampaikan, tidak boleh ada kantor pusat atau headquarters perusahaan kelapa sawit yang berada di luar wilayah Indonesia. Jadi, kantor pusat perusahaan sawit tidak boleh di luar negeri.


Keterlibatan Menko Luhut dalam urusan minyak goreng ini juga sudah diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan. Luhut disebut bakal mengurus untuk distribusi komoditas itu berbasis aplikasi.


Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan awalnya pihaknya berencana memperkuat distribusi minyak goreng dengan KTP. Namun, Luhut menyarankan agar berbasis nomor induk kependudukan (NIK) saja. Oleh sebab itu, Oke mengatakan Luhut seperti sutradara ketika terlibat dalam distribusi minyak goreng ini.


"SiMirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) itu diperkuat. Jadi, Pak Luhut itu sutradara. Pimpinannya Presiden," kata Oke Nurman kepada wartawan, Senin (23/5/2022).


Oke Nurwan mengatakan, Menko Luhut memang berpengalaman terlibat dalam peraplikasian, salah satunya PeduliLindungi yang dipakai selama pandemi Covid-19 ini. Karena alasan itu, saran yang disampaikan Luhut diterima oleh Kemendag.


"Pak Luhut berpengalaman di PPKM, PeduliLindungi. Nasional Peduli Lindungi tuh, walaupun motornya Jawa-Bali. Makanya dimanfaatkan arahannya pakai NIK, bukan KTP. Toh selama ini tetap saya motornya untuk minyak goreng," lanjut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan. ***