EmitenNews.com - Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah Indonesia untuk mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kisaran 3 persen terhadap PDB. Kebijakan tersebut dinilai sebagai jangkar penting untuk menjaga kepercayaan pasar modal dan investor global.

Berdasarkan transkrip Konferensi Pers Tinjauan Ekonomi Regional Departemen Asia-Pacifik pada Pertemuan Tahunan 2026 yang dirilis Kamis (15/10), IMF menilai fundamental makroekonomi Indonesia cukup baik dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen.

IMF menggarisbawahi pentingnya kedisiplinan fiskal di tengah guncangan ekonomi global yang direspons Indonesia melalui pengetatan kebijakan moneter dan pengelolaan anggaran yang terukur.

"Saya pikir defisit 3% adalah jangkar yang sangat penting. Dan mereka harus mempertahankannya karena pasar memang memperhatikan angka 3% tersebut dengan cukup cermat," kata Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan.

Krishna menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan penyaluran subsidi dilakukan secara terarah dan berada dalam koridor fiskal yang aman. Pengelolaan subsidi dan dukungan anggaran yang dijalankan Indonesia sejauh ini dinilai masih berada dalam jalur yang tepat.

Selain masalah fiskal, IMF menyoroti kesiapan kawasan Asia dan ASEAN dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI). Srinivasan menekankan empat pilar utama kesiapan AI, yaitu modal manusia, kebijakan pasar tenaga kerja, infrastruktur digital, serta regulasi dan inovasi.

Bagi negara-negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keterampilannya menjadi aspek paling krusial. Sistem pendidikan dituntut berfokus pada pembelajaran sepanjang hayat guna membentuk kembali tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

IMF mendorong setiap negara untuk tidak hanya mengejar adopsi AI, tetapi juga memastikan penyebaran manfaatnya merata ke berbagai sektor ekonomi. Kajian IMF menunjukkan bahwa permintaan global terhadap tenaga kerja yang mampu merangkul AI terus meningkat, sehingga fokus utama adalah membentuk kembali kapabilitas tenaga kerja daripada menggantikannya secara keseluruhan.(*)