Indef sebut Peningkatan Ekspor dan Investasi Sebagai Kunci Indonesia Jadi Negara Maju

EmitenNews.com -Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan peningkatan nilai ekspor dan investasi menjadi kunci Indonesia terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah sehingga menjadi negara maju.
"Meningkatkan nilai ekspor dilakukan dengan mengolah ekspor komoditas mentah menjadi ekspor produk jadi," kata Esther di Jakarta, Jumat.
Selain meningkatkan ekspor produk yang punya nilai tambah dan mendorong lebih banyak investasi masuk ke Indonesia, Esther menuturkan pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan membawa kemajuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Menurut dia, ekspor Indonesia masih berbasis komoditas. Oleh karenanya, Indonesia harus melakukan pergeseran dari ekspor barang mentah menjadi produk jadi dan bernilai tambah.
Potensi ekspansi ekspor Indonesia untuk produk bernilai tambah tinggi perlu dioptimalisasi melalui hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam yang didukung oleh investasi di sektor tersebut.
Strategi untuk mewujudkan hal tersebut antara lain memastikan rantai pasok (supply chain) lengkap dari bahan baku sampai dengan industri produsen barang jadi tersedia di Indonesia termasuk industri pendukungnya.
Infrastruktur pendukung kawasan industri juga harus disediakan seperti listrik, air, energi dan jalan, perumahan, hingga sekolah untuk keluarga para karyawan pabrik.
Selanjutnya, regulasi harus konsisten, tidak berbelit serta jelas untuk mendukung kelangsungan semua industri itu.
Related News

Mau Bebas Sanksi? Lapor SPT Pajak Hingga 11 April 2025

UMKM BRI Bawa Minyak Telon Lokal Tembus Pasar Internasional

Indonesia Siapkan Langkah Strategis Respons Tarif Resiprokal AS

PTPP Hadirkan Inovasi dan Keunikan Pembangunan Terowongan di Samarinda

Balas Indonesia dengan Tarif Impor 32 Persen, Ini Alasan Trump

Hadapi Aksi Trump, Ekonom Ini Sarankan RI Evaluasi Kebijakan Dagang