EmitenNews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana menghentikan impor avtur mulai 2027. Yang didatangkan dari luar negeri hanya minyak mentahnya. Indonesia juga berhenti mengimpor solar pada 2026, utamanya untuk solar jenis CN48.

“Insya Allah tidak lagi kita melakukan impor Avtur pada 2027. Ke depan, kami akan dorong hal itu atas perintah Pak Presiden. Kita hanya mengimpor crude (minyak mentah),” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam peresmian proyek RDMP Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Itu berarti, secara perlahan, Indonesia mulai merealisasikan ambisi untuk swasembada energi atau tidak lagi bergantung terhadap impor.

Di luar itu, Menteri Bahlil juga telah mengumumkan bahwa Indonesia berhenti mengimpor solar pada 2026, utamanya untuk solar jenis CN48.

Untuk mengurangi impor solar jenis CN51, Bahlil memerintahkan Pertamina mulai membangun fasilitasnya pada semester II 2026.

Menteri Bahlil menyampaikan hal itu dalam peresmian proyek RDMP (refinery development master plan) atau revitalisasi Kilang Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, kita dapat mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG, serta dapat menghasilkan produk dengan kualitas setara EURO V yang tentunya lebih ramah lingkungan," ujar Bahlil.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek RDMP Balikpapan dengna investasi sekitar USD7,4 miliar atau setara Rp124,79 triliun (kurs Rp16.864).

Melalui pembangunan RDMP, kapasitas produksi BBM meningkat dari sebelumnya 260 ribu barel per hari (KBPD) menjadi 360 KBPD setara Euro V.

Selain itu, proyek ini menaikkan Indeks Kompleksitas Kilang dari 3,7 menjadi 8, dan persentase nilai produk meningkat menjadi 91,8 persen dari sebelumnya 75,3 persen.

Pengembangan kilang Balikpapan menjadi langkah penting untuk mewujudkan swasembada energi sesuai program Astacita, sehingga Indonesia tidak lagi mengandalkan impor bahan bakar minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) untuk kebutuhan dalam negeri. ***