EmitenNews.com - Keputusan pengusaha untuk mengajukan pinjaman kredit perbankan dipengaruhi oleh prospek ekonomi ke depan, bukan semata-mata oleh besaran tingkat suku bunga. Kondisi usaha yang dinilai kurang menjanjikan membuat banyak pelaku usaha memilih menunda ekspansi meskipun suku bunga diturunkan.

Pakar ekonomi dan analis pasar modal, Prof. Ferry Latuhihin, menilai kebijakan memindahkan saldo pemerintah sekitar Rp275 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menurunkan suku bunga tidak tepat sasaran. Pasalnya, perbankan nasional saat ini tengah mengalami kelebihan likuiditas.

Mengutip rilis Listrik Indonesia dari kanal YouTube Ferry Latuhihin pada Sabtu (8/8/2026), Ferry menyoroti efektivitas langkah penempatan dana tersebut. "Kebijakan memindahkan saldo ke bank-bank Himbara. Menurut saya, kebijakan itu sama sekali tidak masuk akal. Pada saat bank-bank justru mengalami kelebihan likuiditas dengan dana menganggur sekitar Rp2.735 triliun, tiba-tiba saldo sekitar Rp275 triliun dipindahkan ke Himbara dengan alasan untuk menurunkan suku bunga," ujar Ferry.

Fenomena tertahannya penyaluran kredit ini menjadi perhatian penting bagi ekosistem bisnis dan pasar keuangan di Indonesia. Meskipun sektor perbankan domestik memiliki likuiditas yang melimpah, enggan ekspansinya dunia usaha berpotensi memperlambat laju investasi swasta serta menahan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Ferry menjelaskan bahwa pengusaha tetap bersedia mengambil kredit saat prospek ekonomi cerah selama marjin keuntungan masih dapat menutup biaya bunga. "Kredit tidak mengalir bukan hanya karena suku bunga, tetapi karena prospek ekonomi ke depan. Kalau prospek ekonomi cerah, berapa pun suku bunganya, pengusaha akan tetap mengambil kredit selama marginnya masih mampu menutup biaya bunga," tambahnya.

Sebaliknya, ketika prospek ekonomi dinilai gelap dan peluang proyek terbatas, pengusaha cenderung memilih untuk menunggu di luar pasar ketimbang memanfaatkan fasilitas kredit murah. Oleh karena itu, dorongan pertumbuhan kredit tidak cukup hanya mengandalkan penyesuaian suku bunga, melainkan membutuhkan perbaikan iklim usaha dan kejelasan prospek ekonomi agar kepercayaan investor kembali pulih..(*)