EmitenNews.com - Menteri Koordinator Bidang Perkonomian RI Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan Handelsblatt di sela-sela kunjungan kerja ke Jerman menekankan keinginan Indonesia sebagai negara peringkat 16 negara dengan ekonomi terbesar di dunia bisa membangun kerja sama ekonomi bilateral dengan berbagai negara, termasuk dengan Jerman.


“Saya bertemu dengan Menteri Ekonomi Federal Robert Habeck dan berharap dapat memulai bisnis antara Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, dan Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kami menginginkan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan investasi Jerman. Akses pasar yang lebih mudah juga penting bagi kami,” tegas Airlangga.


Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia membuka peluang investasi dari semua pihak.


“Saya rasa investasi tidak memiliki bendera. Kami sangat terbuka untuk semua pihak. Bukan hanya China, tapi juga ada AS di (tambang) tembaga. Dulu juga ada Jepang di bauksit," tandasnya.


Oleh karena itu, untuk nikel Indonesia belajar dari sejarah tersebut. Disebut Airlangga, sebelum investasi di nikel, Indonesia mengekspor baja hanya USD2 miliar sekitar tahun 2014. Namun sekarang jumlahnya mencapai USD26-30 miliar dalam setahun. "Jadi ini merupakan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.


Menko Airlangga menegaskan bahwa di masa depan nikel Indonesia juga akan berbasis energi hijau melalui pabrik peleburan yang dioperasikan dengan tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, atau bahkan pembangkit listrik tenaga surya. Indonesia akan melakukan transisi energi, namun harus tetap kompetitif dengan produk yang dihasilkan, sehingga biaya menjadi hal yang krusial.


Indonesia tidak menganggap pembatasan perdagangan menjadi rintangan dalam negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa.


"Indonesia berhak mengelola hasil alamnya sendiri. Pelarangan ekspor bahan mentah yang belum diolah bertujuan agar Indonesia memiliki daya saing global. Dengan begitu memberi nilai tambah ke dalam negeri yang membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia," tandasnya.


Oleh karena itu, terkait negosiasi dengan Uni Eropa, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia ingin diperlakukan secara adil. Hal ini melihat bagaimana Eropa memperlakukan Indonesia secara berbeda, misalnya dengan Vietnam dan Thailand. Negosiasi IEU CEPA tak kunjung usai dalam 7 tahun terakhir. Padahal Indonesia memiliki peran besar dalam tatanan perekonomian dunia. Indonesia tidak mau menunggu terlalu lama.


“Kami telah membuktikannya selama Indonesia memimpin G20, ada inklusivitas, suara negara-negara selatan juga lebih diperhitungkan. Kami ingin melihat semuanya bersama demi kepentingan semua pihak."


Indonesia tidak ingin krisis yang terjadi jauh di Ukraina memberikan dampak terhadap orang-orang di Indonesia. Hal yang sama terjadi terhadap Israel dan Hamas, ketika harga minyak naik, rakyat di tempat lain yang akan menderita. "Kami tidak ingin penderitaan ini dirasakan secara global. Sehingga apabila kita bisa membantu mereka, itu akan membantu masyarakat Indonesia juga,” tutur Menko Airlangga.(*)