EmitenNews.com - Kerja sama internasional menjadi salah satu sektor yang memainkan peranan penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif guna mendorong terwujudnya transisi dan transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Sebagai upaya jangka menengah, Indonesia saat ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing internasional untuk mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi nasional ke depan agar mampu keluar dari middle-income trap.


Usai mencatatkan keberhasilan dalam mengemban Presidensi G20 Tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN Tahun 2023 lalu, Indonesia juga terus memperkuat kedudukan di kancah global melalui sejumlah prioritas ekonomi internasional mulai dari penerapan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, memajukan kerja sama di bawah Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE, dan membuka diskusi aksesi dengan CP-TPP.


Di samping berbagai kerja sama tersebut, Indonesia kembali menambahkan prioritas ekonomi internasional dengan menyampaikan intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menindaklanjuti intensi Pemerintah Indonesia, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak tanggal 20 Februari 2024.


"Ini adalah peristiwa penting bagi anggota dan mitra OECD. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk membuka diskusi aksesi OECD dan ekonomi terbesar di kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Indonesia bertekad untuk memperdalam integrasi dan membuka jalan transformatif menuju pertumbuhan dan ketahanan untuk seluruhnya," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia.s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, Rabu (28/02).


Dengan adanya keputusan diskusi aksesi, langkah berikutnya akan dilakukan ditempuh melalui penyusunan Peta Jalan Aksesi yang dimulai dengan pemetaan gap kebijakan Indonesia dengan standar OECD. Peta Jalan Aksesi yang telah disusun tersebut rencananya akan diluncurkan pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD di bulan Mei 2024 mendatang, untuk selanjutnya dilakukan proses penyelerasan kebijakan dan standar regulasi.


"Tentu kita berharap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam 3 tahun antara lain Chile, Estonia, Slovenia, Latvia, Lithuania," pungkas Menko Airlangga dalam siaran pers (29/2).


Dalam kesempatan tersebut, 33 perwakilan negara anggota OECD turut menyampaikan dukungan bagi Indonesia terhadap proses diskusi aksesi yang akan berlangsung. Memiliki modalitas sebagai negara demokrasi yang besar, ekonomi yang stabil, dan implementasi good governance, sejumlah negara anggota optimis bahwa Indonesia mampu menjadi keanggotaan penuh OECD. Selain itu, perwakilan negara anggota tersebut juga meyakini bahwa proses aksesi akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia sebagai fundamental mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.


"Saya mengucapkan selamat untuk Indonesia, untuk permulaan pembukaan proses diskusi aksesi ini, dan ini luar biasa karena menjadi rekor keputusan diskusi aksesi yang relatif cepat, dalam 7 bulan saja," ungkap United Kingdom Ambassadors to Indonesia Dominic Jermey.(*)