EmitenNews.com - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Upaya itu antara lain dilakukan dengan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
"Kemudian menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen OM (kontraksi) yang pro-market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying," ungkap Gubernur BI, Perry Warjiyo ketika menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis (24/8).
Berikutnya, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga perbankan pada Sektor Perumahan dan Pariwisata.
"Kemudian mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital, dengan implementasi kebijakan QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (TUNTAS) bersama dengan industri; dan implementasi uji coba QRIS antarnegara dengan Singapura," tambah Perry.
Selanjutnya menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan, dengan 5 (lima) fokus pencapaian, yaitu terkait bauran kebijakan, local currency transaction, regional payment connectivity, inklusi keuangan, dan strengthening ASEAN finance process.
BI juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemeri?ntah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.(*)
Related News
 
                            ISACA Indonesia dan Grab-OVO: Tanpa Cybersecurity, Tiada Digital Trust
 
                            DPR-Pemerintah: Biaya Haji 2026 Rp87,4 Juta, Jemaah Bayar Rp54,1 Juta
 
                            Prevalensi Kurang Gizi Indonesia Turun; Jadi 21 Juta Penduduk
 
                            BPKN Pastikan AMDK Ini Tak Langgar Hak Konsumen
 
                            Pemerintah Siapkan Lanjutan Program Unggulan 2026
 
                            Fed Pangkas Bunga, IHSG Berpotensi Terangkat
 
                     
                 
                 
             
                                 
                             
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
            




