Transaksi LCS Makin Pesat, Dolar Bakal Segera Tersingkir?
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti saat menjelaskan perkembangan LCS. FOTO-Tangkapan layar Youtube Bank Indonesia
EmitenNews.com - Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal atau Local Currency Settlement (LCS) tumbuh cukup baik. Secara year to date hingga November 2025, angkanya mencapai US$22,12 miliar.
Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, angka itu meningkat pesar dibandingkan tahun lalu yang baru mencapai US$12,5 miliar. "Datanya menunjukkan hasil yang positif sekali," kata Destri dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/12).
Destry menjelaskan, tahun ini memang ada penambahan dua negara yang terlibat LCS, yakni Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. Namun negara yang mendominasi LCS adalah China dengan porsi 64% dari total transaksi, disusul Jepang 17,8%.
Dengan jumlah pelaku LCS yang terus meningkat antara 12.000-13.000, kata Destry, menjadi suatu hal yang sangat positif bagi LCS. Bahkan, kata Destry, sudah ada beberapa negara lain yang mengajukan kerja sama LCS.
"Kami sudah menandatangani MoU dengan India dan Singapura. Hongkong dalam proses penjajakan karena punya perdagangan dan investasi yang cukup besar dengan Indonesia," tutur Destry.
Selain itu, atas besarnya transaksi dengan China dan Jepang, Destry mengungkapkan, pihaknya mulai mengembangkan pasar uang untuk valas dalam bentuk rupiah-renminbi dan rupiah-yen yang akan ada di pasar domestik. "Ini dalam proses pengembangan di BI," ucap Destry.
Menutup pernyataannya, Destry menyebut, dengan adanya diversifikasi penggunaan valas, maka secara gradual akan mengurangi ketergantungan atau pun tekanan dalam mata uang dolar. (*)
Related News
Yuan Tembus 6,90 Per Dolar, Level Terkuat Sejak 2023
Sawah Yang Masuk LP2B Selamanya Tak Boleh Dialihfungsikan
Harga Emas Antam Hari Ini Stabil Di Level Rp2.947.000 Per Gram
Menkeu: Pertumbuhan dan Stabilitas Terjaga, Ekonomi Takkan Morat-Marit
Berbagi Peran Pemerintah-Danantara, Bayar Utang Whoosh dari APBN
Menteri Bahlil Akui Belum Cabut Izin Tambang Emas Agincourt (PTAR)





