Jangan Kaget! Harga Kedelai Naik Karena Diborong China untuk Peternakan Babi
EmitenNews.com - Jangan kaget. Salah satu penyebab mahalnya harga kedelai adalah ternak babi di China. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan sedikitnya ada tiga penyebab harga bahan baku tempe, dan tahu itu, naik. Salah satunya, komoditas itu diborong untuk kebutuhan peternakan babi di Negeri Tirai Bambu tersebut.
Dalam keterangannya yang dikutip Selasa (22/2/2022), sejauh ini, menurut Muhammad Lutfi, harga kedelai tergantung oleh pasar internasional. Pada tahun 2021 Indonesia mengimpor hampir 2,5 juta ton kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi dalam negeri tidak lebih dari 300 ribu ton. Tidak cukup untuk besarnya kebutuhan di Tanah Air.
Pasar internasional menurut Muhammad Lutfi mengalami beberapa kejadian. Pertama, terkait harga rantai pasok yang mengalami kenaikan. "Memang harga supercycle ini tinggi sekali disebabkan misalnya urea itu sudah naik 223 persen di pasar internasional dalam 15 bulan terakhir."
Kedua, karena kedelai diborong oleh China untuk peternakan babi. Mantan Ketua Umum Hipmi ini menyebutkan, China membeli 60 persen hasil kacang kedelai dunia.
“Orang mengatakan, itu bukan dipakai buat ternak babi. Iya bener yang dipakai bungkilnya. Tetapi, kan nggak bisa beli hanya bungkilnya. China membeli lebih dari 100 juta ton kedelai hasil dunia untuk kebutuhan di dalam negerinya. Jadi kalau China naik belinya, harganya juga naik," kata Muhammad Lutfi.
Ketiga, ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga berkontribusi terhadap kenaikan harga kedelai. Muhammad Lutfi mengatakan, ketegangan itu mengerek harga terigu yang kemudian berimbas pada kedelai. "Terigu itu bersamaan juga kedelai." ***
Related News
Jelang Tutup Tahun, DJP Rilis Sudah 11 Juta WP Aktivasi Coretax
Harga Emas Antam Hari ini Tetap di Rp2.501.000 per Gram
Ekonom: Perlu Evaluasi Ulang Kebijakan Sebelum Implementasi B50
Menteri Rosan Ungkap, Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.905 Triliun
BI Rate 2025 vs 2024, Bagaimana Arah Kebijakan Bank Indonesia di 2026?
Wamenkeu: APBN di Daerah Harus Berorientasi pada Dampak dan Manfaat





