EmitenNews.com - Menjelang tutup tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak menuntaskan penyelidikan kasus korupsi penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia. Senin (16/12/2024) malam, komisi antirasuah menggeledah gedung bank sentral itu, salah satunya ruang kerja Gubernur BI. Sejak beberapa bulan lalu, KPK bahkan sudah menetapkan dua tersangka.

"Sudah dari beberapa bulan lalu, kami telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari CSR-nya Bank Indonesia," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudi Setiawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Sejauh ini belum diketahui profil dua tersangka itu. Rudi Setiawan belum mau menjelaskannya. Dia hanya menyebutkan total tersangkanya, dua orang.

Seperti diketahui, Senin malam, pukul 19.00 WIB, KPK menggeledah gedung BI, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Salah satu yang digeledah, ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Dari aksi hukum terkait kasus penyalahgunaan dana corporate social responsibility itu, KPK menyita sejumlah barang.

"Ada beberapa yang kami peroleh, tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Menanggapi langkah KPK itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan penggeledahan itu untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan.

"Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia Jakarta pada 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan," kata Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan pers tertulisnya.

Denny Prakoso menerangkan Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan seluruh proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Dia memastikan BI akan kooperatif.

"Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK," ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (19/9/2024), Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan program CSR BI itu bermasalah karena digunakan tidak sebagaimana peruntukannya. Dari semua dana CSR yang ada, hanya setengah yang dipergunakan.

Yang menjadi masalah menurut Asep, ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai peruntukannya. Artinya, ada beberapa, misalkan CSR-nya ada 100, yang digunakan hanya 50, dan 50 sisanya tidak digunakan.

"Yang masalah 50 yang tidak digunakan tersebut. Digunakan misalkan untuk kepentingan pribadi, nah itu yang menjadi masalah. Kalau untuk bikin rumah, ya bikin rumah. Bikin jalan dan bangun jalan, ya itu nggak jadi masalah," tegasnya.

Dalam jumpa pers, Rabu (18/9/2024), Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK.

"BI ini sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu," kata Perry Warjiyo.

Menurut Perry proses yang BI lakukan dalam menjalankan program CSR selalu berdasarkan tata kelola, ketentuan dan prosedur yang telah berlaku. Mulai dari proses hingga pengambilan keputusan.

"Kami pastikan bahwa CSR atau PSBI (program sosial BI) itu mempunyai tata kelola ketentuan yang kuat dengan proses pengambilan keputusan berjenjang," jelasnya.

CSR atau PSBI, menurut Perry Warjiyo dilakukan dengan beberapa persyaratan yakni hanya diberikan kepada yayasan alias bukan individu. Yayasannya pun harus memenuhi persyaratan yakni merupakan lembaga hukum yang sah, programnya jelas dan konkret, serta jumlahnya sesuai standar BI. ***