EmitenNews.com - Kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat oleh investor asing menurun tajam pada bulan Juni. Berdasarkan data Departemen Keuangan AS, total kepemilikan asing turun sebesar USD72,1 miliar dari bulan sebelumnya menjadi USD9,3 triliun. Penurunan ini mencatatkan tren kemerosotan dalam tiga dari empat bulan terakhir sejak mencapai rekor tertinggi pada Februari.

Menurut dara BigGo Finance Jepang mencatatkan pengurangan terbesar dengan memangkas kepemilikannya sebesar USD26,4 miliar menjadi USD1,12 triliun. Sementara China menyusul dengan mengurangi kepemilikan sebesar USD25,9 miliar menjadi USD633,4 miliar, yang merupakan level terendah sejak September 2008. Inggris juga mengurangi porsinya sebesar USD8,7 miliar menjadi USD939,9 miliar.

Turunnya kepemilikan obligasi pemerintah AS oleh investor asing secara substansial ini kembali memicu kekhawatiran tentang prospek permintaan utang pemerintah AS. Data arus modal menunjukkan pembelian bersih obligasi pemerintah AS oleh investor asing pada bulan Juni hanya sebesar USD6,8 miliar, merosot drastis dibandingkan angka bulan Mei yang mencapai USD56,6 miliar.

Penebalan aksi lepas aset oleh Jepang berkaitan erat dengan tekanan pada nilai tukar yen, sehingga mendorong otoritas Tokyo melakukan intervensi pasar mata uang. Langkah tersebut diikuti kebijakan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada akhir Juli yang berpartisipasi dalam intervensi valuta asing terkoordinasi guna mencegah lonjakan biaya pinjaman AS akibat aksi jual berlanjut dari Jepang.

"Penjualan Jepang jelas terkait langsung dengan intervensi valuta asing. Tidak diragukan lagi bahwa skenario penjualan besar-besaran obligasi pemerintah AS oleh Jepang tidak akan terulang," kata Paresh Upadhyaya, ahli strategi di Pioneer Investments.

Dinamika pelepasan utang AS oleh negara-negara besar ini memberikan efek domino bagi pasar keuangan Indonesia. Lonjakan biaya pinjaman global dan volatilitas nilai tukar yang dipicu ketidakpastian utang AS berpotensi menekan pergerakan rupiah serta memengaruhi imbal hasil Surat Berharga Negara di dalam negeri.(*)