Kasus Covid-19 Naik 1.000 Persen, Bogor Minta Pemerintah Batasi Mobilitas di Jabodetabek
EmitenNews.com - Pemerintah pusat diminta membatasi warga di wilayah aglomerasi Jabodetabek di tengah ancaman varian Omicron agar kasus Covid-19 tidak meningkat. Permintaan itu diajukan Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim untuk mengurangi interaksi warga di wilayah penyangga Jakarta yang masih melakukan mobilisasi ke DKI Jakarta. Dalam sepekan terakhir terjadi lonjakan kasus Covid-19 di kota hujan ini, sampai 1.000 persen.
"Kami berkeinginan ada suatu langkah arahan dari pemerintah pusat tentang aglomerasi, artinya ada pembatasan kembali lintasan atau mobilitas warga," ujar Dedie Rachim dalam diskusi yang disiarkan melalui YouTube, Sabtu (29/1/2022).
Dedie Rachim menyarankan pemerintah pusat mewajibkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) di kementerian dan lembaga. “WFH di lingkungan kementerian/lembaga di Jakarta yang memang masyarakat sekitar Jabodetabek saling interaksi, harus saling ingatkan."
Menurut Dedie Rachim, pemerintah pusat perlu memikirkan cara preventif untuk menghadapi Omicron, tidak hanya melalui penanganan setelah kejadian. Jadi, kata dia, jangan hanya fokus pada upaya-upaya penanganan setelah kejadian, tapi harus preventif juga ada preemtif juga supaya kemudian tidak meningkat lagi.
Dalam sepekan terakhir, peningkatan kasus infeksi virus Corona (Covid-19) di Kota Bogor, melonjak 1.000 persen. Meski belum ada hasil valid, dia menduga penularan tersebut didominasi Covid-19 varian Omicron.
"Jadi dari kasus harian yang sebelumnya landai, kemarin dalam satu minggu itu kenaikan dari 9 kasus menjadi 99 kasus, artinya kalau dipresentasekan 1.000 persen," kata Dedie dalam diskusi virtual dengan tema Menahan Gelombang Omicron, Sabtu (29/1/2022).
Saat ini, Pemkot Bogor masih terus melakukan uji sampel melalui metode whole genome sequencing (WGS). Dedie mengatakan, pihaknya sedang menunggu whole genome sequencing-nya. “Tetapi, dari gejala seperti yang tadi disampaikan ya kelihatannya sudah Omicron ini."
Dedie meyakini bahwa peningkatan kasus tersebut dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat yang tinggi. Kemudian, terkait kedatangan para pelaku perjalanan dari luar negeri dan penggunaan transportasi umum. "Mungkin juga di antaranya dari penumpang commuter line ada juga. Kami belum mendalami, tetapi secara global memang disebutkan bahwa dari angkutan publik." ***
Related News
Indonesia, Tantangan Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Pemerintah
Dari CEO Forum Inggris, Presiden Raih Komitmen Investasi USD8,5 Miliar
Menteri LH Ungkap Indonesia Mulai Perdagangan Karbon Awal 2025
Polda Dalami Kasus Kabag Ops Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan
Ini Peran PTPP Dalam Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Jelang Nataru
Keren Ini! Rencana Menaker, Gelar Bursa Kerja Setiap Pekan