EmitenNews.com - Dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-40 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) Presiden Prabowo Subianto menyoroti keterlibatan orang kuat di belakang perkebunan dan tambang ilegal.

Disebutkan, beberapa tahun lalu ia mendapatkan laporan ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum atau menyimpang dari regulasi. "Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka. Ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang," ungkap Prabowo.

Untuk itulah dirinya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dan pada sidang tahunan tersebut ia melaporkan kepada MPR bahwa pemerintah sudah menguasai
kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan tapi belum diverifikasi.

Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar, dan dari 3,7 juta hektar, 3,1 juta sudah dikuasai kembali.

Disampaikan Presiden bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah inkracht 18 tahun yang lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita, tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya.

"Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara. Untuk itu kita gunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut, karena sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi," tegasnya.

Setelah ini, dirinya juga akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Ia mendapat laporan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dengan potensi kerugian negara sedikitnya Rp300 triliun.

Untuk ini Presiden meminta dukungan seluruh anggota MPR dan partai politik untuk mendukung penertiban ini demi rakyat.

"Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau dari polisi atau mantan jenderal. Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat!" tegas Presiden disambut standing applause dari para peserta sidang.

"Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporkan saja,
karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi," sambungnya.

"Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu."

Presiden meyakini para wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Sebagai orang Indonesia, apalagi sebagai senior di TNI, ia tahu ulang oknum di bawah. "Jadi junior-junior jangan
macam-macam," kata Prabowo mengultimatum.

Kalau rakyat ingin melakukan penambangan, Presiden menyatakan siap memfasilitasi, misalnya dengan membentuk koperasi, sehingga bisa diatur dengan legal. "Tetapi jangan menggunakan alasan rakyat, ternyata menyelundupkan ratusan triliun," pungkasnya.(*)