Kebut Aturan Perdagangan Karbon, OJK Bilang Harus Didahului Penerapan Pajaknya
:
0
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. dok. Merdeka.
EmitenNews.com - Otoritas Jasa Keuangan akan mengebut soal aturan dan mekanisme perdagangan karbon di bursa resmi. Demikian respon Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menanggapi langkah pemerintah yang sedang menyiapkan bursa perdagangan karbon. Besar kemungkinan perdagangan bursa karbon, akan dibuka oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Tetapi, harus didahului oleh penerapan pajak karbon.
"Kami lagi siapkan, lagi disiapkan bursanya. Jadi peraturannya maupun mekanismenya," ujar Mahendra Siregar kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).
Menurutnya, perdagangan bursa karbon besar kemungkinan akan dibuka oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia tak merincikan banyak hal soal persiapan bursa karbon ini namun yang jelas ketepatan peraturannya terus dibahas secara intensif. "Akan dilakukan di bursa efek, peraturan akan ditetapkan. Ini lagi disiapkan."
Namun, Mahendra menegaskan nantinya pembukaan bursa karbon di Indonesia harus menunggu penyelenggaraan pungutan pajak karbon. Soal hal itu, dia bilang diatur di Kementerian Keuangan. "Pajak itu ke Kemenkeu, nanti satu paket. Sudah masih disusun satu kesatuan."
Mengenai kepastian kapan bursa karbon mulai beroperasi, menurut Mahendra Siregar, bisa saja tahun ini. Tetapi, penerapan pajak karbon juga sudah berjalan. "Kalau bursa mau jalan. Kalau bursa mau jalan tahun ini pajak karbon harus jalan tahun ini juga."
Related News
Rebalancing November, MSCI Kembali Depak Emiten Prajogo Hingga BUMN
BEI Revisi Konstituen LQ45 dan IDX80
BEI Usir Pertamina Geothermal Energi (PGEO) dari Indeks LQ45
Susul MTEL, 10 BUMN Menyandang Status HSC
Resmi! 383 Saham HSC Didepak dari IHSG, Efektif Mulai 13 November 2026
BEI Periksa Transaksi Saham 3 Emiten, Ungkap Ada Potensi Sanksi





