Kemenkeu Kabinet Prabowo Diperkuat Tiga Wamenkeu, Ini Profil Mereka
Ilustrasi gedung Kementerian Keuangan. dok. Kemenkeu.
EmitenNews.com - Kementerian Keuangan mendapat perhatian tersendiri dari Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, dan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Rencananya, menteri keuangan yang bakal dijabat Sri Mulyani Indrawati, bakal didampingi tiga orang wakil. Tidak tanggung-tanggung. Sudah terkonfirmasi tiga ‘jagoan’ yang akan mendampingi Mbak Ani itu, dikenal mumpuni.
Salah satunya, Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat wakil menteri keuangan Sri Mulyani. Usai dipanggil Prabowo, Selasa (15/10/2024), ia mengungkapkan, menkeu kabinet mendatang, akan memiliki tiga wakil menteri. Selain keponakan Prabowo itu, dua lainnya adalah Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.
"Jadi, kami trio ini diberi tugas untuk membantu tugas menkeu. Tadi pesannya sudah cukup banyak salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara," kata Thomas Djiwandono yang sebelumnya ramai disebut-sebut bakal mengisi posisi menkeu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Isu Thomas M. Djiwandono –karib disapa Tommy– bakal mengemban tugas sebagai menkeu, makin kencang, setelah beberapa waktu lalu dilantik sebagai wakil menteri keuangan. Pria kelahiran Jakarta, 7 Mei 1972 ini, adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.
Ayah Tommy, Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibu politikus Gerindra itu, kakak kandung Prabowo Subianto pendiri Partai Gerindra.
Itu juga berarti ayah tiga ini, cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46, atau cucu kandung Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom, politikus, yang pernah menjabat menteri di era Orde Lama, dan Orde Baru.
Sementara itu, Suahasil Nazara juga menduduki posisi wamenkeu, bersama Thomas Djiwandono. Bedanya, Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA tahun 2003 ini, tergolong orang lama di kementerian keuangan. Pria kelahiran Jakarta 23 November 1970 itu, mendampingi Menkeu Sri Mulyani sejak 2019.
Tetapi, sebelumnya sarjana ekonomi Universitas Indonesia pada 1994 ini, telah lama berkarier di kementerian keuangan. Karena itu, saat melantiknya sebagai wamenkeu pada Jumat (25/10/2019), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa terpilihnya Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan karena ia telah lama berkecimpung di Kementerian Keuangan. Dengan begitu kinerjanya tidak perlu diragukan lagi.
“Beliau sudah berkecimpung di Kementerian Keuangan lama jadi tidak perlu diragukan lagi sehingga optimalisasi anggaran bisa dilakukan,” kata Presiden Jokowi.
Membantu memperbaiki kebijakan mempercepat investasi
Ketika itu, Suahasil Nazara mengatakan Presiden memberikan arahan kepadanya untuk memperbaiki berbagai macam kebijakan yang mendukung peningkatan perekonomian Indonesia seperti terkait investasi.
“Membantu memperbaiki kebijakan dalam mempercepat investasi, serapan tenaga kerja, peningkatan perekonomian,” ujar Suahasil Nazara.
Sedangkan Anggito Abimanyu, selain dikenal sebagai ekonom dari UGM, juga sudah tidak asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Pria kelahiran 19 Februari 1963 ini, pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Selain itu, ia adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017-2022.
Komposisi tiga wakil menkeu itu, juga sudah dikonfirmasi oleh Anggito Abimanyu. Ia mengatakan, mereka diminta Prabowo untuk bertanggung jawab atas APBN. Pengajar di UGM ini menggambarkan, tugas ketiganya, dan menkeu, berat dan cakupannya juga cukup luas.
“Tanggung jawabnya tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga bisa menggerakkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.
Satu hal, Anggito Abimanyu mengatakan meski wakil menteri ditambah, direktorat di Kemenkeu tidak akan berubah. Ia juga memastikan, belum ada rencana pembentukan badan penerimaan negara seperti yang selama ini ramai diberitakan.
"Tidak ada. Jadi, nanti dibicarakan di internal supaya digodok strategi apa yang paling baik. Tujuannya bukan lembaga, bukan apa, yang penting adalah kebijakan strategi untuk mencapai optimalisasi penerimaan," katanya.
Related News
Indonesia, Tantangan Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Pemerintah
Dari CEO Forum Inggris, Presiden Raih Komitmen Investasi USD8,5 Miliar
Menteri LH Ungkap Indonesia Mulai Perdagangan Karbon Awal 2025
Polda Dalami Kasus Kabag Ops Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan
Ini Peran PTPP Dalam Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Jelang Nataru
Keren Ini! Rencana Menaker, Gelar Bursa Kerja Setiap Pekan