EmitenNews.com - Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026 membawa kabar baik bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah tumbuh 5,29 persen pada kuartal sebelumnya, ekonomi nasional kembali memperlihatkan akselerasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Capaian tersebut tentu bukan hanya angka statistik, tapi cerminan dari aktivitas ekonomi yang tetap bergerak, permintaan domestik yang terjaga, serta investasi yang masih berkembang. Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan satu perubahan yang layak mendapat perhatian lebih serius, yakni semakin besarnya peran negara dalam menggerakkan mesin pertumbuhan.

Perhatikan komposisi pertumbuhan berdasarkan pengeluaran. Konsumsi pemerintah meningkat 8,95 persen secara tahunan, jauh melampaui konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04 persen. Bahkan, pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal III lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 5,66 persen.

Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau investasi tumbuh 6,06 persen dan ekspor barang serta jasa meningkat 4,59 persen. Ada pesan penting di balik angka-angka tersebut. Ketika konsumsi pemerintah tumbuh paling cepat, belanja negara semakin terlihat sebagai salah satu pengungkit penting aktivitas ekonomi.

Tentu, konsumsi pemerintah bukan penyumbang terbesar pertumbuhan PDB. Konsumsi rumah tangga masih menguasai sekitar 51,97 persen struktur ekonomi dan memberikan kontribusi 2,62 poin persentase terhadap pertumbuhan kuartal III.

Karena itu, menyebut Indonesia telah sepenuhnya bergantung pada negara merupakan kesimpulan yang terlalu dini. Namun, pertumbuhan konsumsi pemerintah yang jauh lebih cepat menunjukkan bahwa negara sedang memainkan peran yang semakin aktif dalam menopang permintaan agregat. Peran tersebut juga melampaui belanja langsung, mencakup pembangunan infrastruktur, program sosial, investasi melalui BUMN, serta berbagai agenda prioritas pemerintahan.

Fenomena ini tentu bukan sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Dalam ketidakpastian, belanja pemerintah bisa menjaga permintaan ketika sektor swasta belum cukup kuat melakukan ekspansi. Negara juga memiliki kemampuan membangun infrastruktur, menyediakan barang publik, dan mengatasi hambatan investasi yang tidak selalu bisa diselesaikan mekanisme pasar.

Masalahnya muncul ketika stimulus fiskal hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek, tanpa memperbesar kemampuan ekonomi untuk tumbuh secara mandiri. Di sinilah perbedaan antara ekonomi yang hanya bergerak karena belanja negara dan ekonomi yang semakin produktif karena intervensi negara menjadi sangat penting.

Pemerintah tentu memiliki alasan untuk mempertahankan momentum tersebut. Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan, penguatan koperasi, infrastruktur, dan berbagai agenda prioritas lainnya dirancang untuk memperluas aktivitas ekonomi.

Akan tetapi, besarnya anggaran dan luasnya cakupan program tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Yang lebih penting adalah seberapa jauh pengeluaran tersebut menciptakan permintaan bagi perusahaan domestik, memperkuat rantai pasok, meningkatkan produktivitas, serta menghasilkan pekerjaan yang layak. Dengan kata lain, persoalannya kini adalah seberapa besar kapasitas ekonomi yang tercipta dari setiap rupiah yang dikeluarkan.